Untungkan Salah Satu Paslon, Bobrok Sirekap KPU Picu Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Jakarta, MERDEKANEWS -- Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai bermasalah yang mengakibatkan penggelembungan suara ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Akibat bobroknya Sirekap memicu dugaan kecurangan Pemilu 2024. Terlebih kesalahan input dianggap menguntungkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Ralabuming Raka.

Banyak laporan proses pemasukan data (entry data) di aplikasi Sirekap bermasalah. Secara teknis, Sirekap menggunakan teknologi AI untuk membaca pola tulisan tangan dari formulir Model C1-Plano.

Lalu, sistem Sirekap akan mengubah pola tulisvan di kertas fisik menjadi data numerik digital. Namun, proses pemindaian (scan) data dari formulir Model C1-Plano banyak yang tak sesuai kenyataan lapangan.

Hal ini diketahui dari maraknya video laporan netizen di X yang memperlihatkan proses pemindaian data tak sesuai.

Bobroknya Sirekap dalam hal input suara memantik respons Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. TPN meminta KPU melibatkan lembaga independen untuk mengaudit aplikasi Sirekap.

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mengaku bingung karena Sirekap sebagai aplikasi yang berfungsi publikasikan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ternyata ditemukan kesalahan konversi data di 2.325 TPS.

Oleh sebab itu, TPN Ganjar-Mahfud meminta dilakukan audit dari lembaga teknologi informasi yang independen karena kesalahan input data bisa berakibat fatal untuk masa depan negara.

“Kami mendesak KPU lakukan audit investigasi dari pihak independen. Kemudian, satu hal yang sangat mudah ditunjuk, yaitu kita memiliki DPR, khususnya komisi yang berkepentingan dan seyogyanya memanggil komisioner KPU,” ujar Kara di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (16/02).

Pendiri aplikasi finansial Bareksa ini menjelaskan, padahal teknologi yang digunakan Sirekap cukup canggih, yaitu Optical Mark Rocognition (OMR)  dan Optical Character Recognition (OCR) untuk proses pembacaan data dari dokumen.

Menurut Kara, teknologi itu sudah lama digunakan oleh banyak perusahaan. Oleh sebab itu, bukan jadi alasan apabila teknologi OMR dan OCR yang disalahkan karena banyaknya salah input rekapitulasi suara Pemilu 2024.

“Saya sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara yang berkaitan dengan event yang sensitif bisa sedemikian ngaconya, dengan tingkat error yang tinggi. Ini yang harus kita telusuri secara serius ke depan," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis merasa kesalahan input data dalam Sirekap lebih banyak menguntungkan paslon Prabowo-Gibran. Sebaliknya, dia menilai paslon Ganjar-Mahfud lebih banyak dirugikan.

"Penggunaaan Sirekap cenderung menguntungkan paslon nomor 2, dan merugikan paslon nomor 3. Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di medsos disertai dengan video yang bisa kita saksikan," kata Todung pada kesempatan yang sama.

Terpisah, Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengusulkan KPU agar bisa menerapkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam Sirekap untuk mencegah kesalahan input data.

Menurut Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto, penerapan AI dalam Sirekap memungkinkan sistem lebih presisi dalam merekap data dari setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Misalnya untuk data setiap TPS diatur agar AI mematok angka tertentu, contohnya maksimal 300. Jadi nantinya jika angka melebihi itu, sistem tidak bisa menerima," ujar Bambang saat ditemui usai konferensi pers Sebuah Perjalanan Kawal Suara dan Telusur Etika di Jakarta, Jumat.

Beberapa hari terakhir ramai beredar di media sosial X soal aplikasi Sirekap yang datanya diduga di-mark-up atau digelembungkan. Terdapat data yang berbeda antara hasil perolehan suara di TPS dengan hasil yang tercantum pada Sirekap.

Sementara itu, Deputi Hubungan Antarlembaga Timnas AMIN Putra Jaya Husain mengaku turut melihat perubahan tersebut, salah satunya terdapat kenaikan signifikan pada suara salah satu pasangan calon (paslon) hanya dalam hitungan menit. Sebaliknya, lanjut dia, terlihat penurunan suara yang signifikan pada suara paslon lainnya.

"Ini signifikan sekali dalam hitungan sekitar 30 menit. Entah dilakukan pihak internal KPU atau di luar KPU yang bisa menerobos sistem," tutur Putra dalam diskusi tersebut.

Untuk itu, Putra berharap KPU RI bisa membuka diri mengajak tim teknologi dan informasi dari setiap paslon guna bersama-sama melakukan forensik terkait permasalahan data suara atau membuat tim independen menelusuri berbagai kemungkinan tersebut sebagai opsi lain yang bisa lebih dipercaya.

Sebelumnya, KPU RI menegaskan segera mengoreksi salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sirekap.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan Formulir Model C1-Plano yang diunggah ke dalam Sirekap secara otomatis dikonversi. Dia menyatakan dalam proses konversi itulah terjadi kesalahan.

"Kami di KPU pusat melalui sistem yang ada, itu termonitor mana saja antara unggahan formulir C hasilnya dengan konversinya salah, itu termonitor," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2).