merdekanews.co
Minggu, 04 Februari 2024 - 22:07 WIB

Anies Bicara Soal Investasi di Bidang Pendidikan dan Pentingnya Kesejahteraan Pendidik

Jyg - merdekanews.co
Anies Baswedan. (Foto: istimewa)

Jakarta, MERDEKANEWS -- Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa negara tidak boleh pelit untuk berinvestasi di bidang pendidikan saat menanggapi tanggapan para kandidat soal kesejahteraan guru dalam debat kelima Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, seluruh pihak harus memandang bahwa pengeluaran di bidang pendidikan jangan dianggap sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi.

"Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan, jangan pelit kalau sama guru, jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru," tegasnya di debat capres pamungkas di Jakarta, Minggu (04/02) malam.

Anies menginginkan guru mendapatkan ganjaran yang adil dari negara agar mereka bisa berkonsentrasi dalam mendidik anak-anak di Tanah Air.

Ia juga mengatakan bahwa kesejahteraan pendidik, baik guru maupun dosen, menjadi kunci dari pendidikan anak bangsa yang berkualitas agar mereka bisa fokus mengajar.

Menurut dia, prinsip untuk menyejahterakan para pendidik menjadi tanggung jawab bagi siapa pun pemangku kebijakan di Indonesia. Hal itu karena pemangku kebijakan memiliki prinsip tersebut, kebijakan turunan yang dibuat akan dilaksanakan dengan mudah.

"Terjemahannya adalah pertanyaan apakah tenaga pendidikan di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil dan setara," kata Anies.

Menurut Anies, kebijakan untuk menyejahterakan pendidik juga akan menyelesaikan masalah puluhan ribu guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta masalah 1,6 juta guru belum tersertifikasi dan beban administrasi. "Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi," kata dia.

Selain itu, Anies berjanji bakal mempercepat sertifikasi guru; mengangkat 700 guru honorer menjadi PPPK; memberi beasiswa untuk anak guru, dosen, dan tenaga kependidikan; penghargaan dosen dan peneliti; dan mengurangi beban administrasi bagi dosen.

"Prinsipnya ada nilai dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, dan bebaskan dari beban yang tidak perlu," kata dia.

(Jyg)