Kementan Libatkan TNI dalam Program Sergap, Bikin Petani 'Ngeri-ngeri Sedap'

Jakarta, MERDEKANEWS - Kementerian Pertanian (Kementan) diminta menghentikan pelibatan TNI dalam penyerapan gabah di sejumlah daerah. Melahirkan persaingan usaha tak sehat yang membuat petani cemas. Memintan istilah Almarhum Politisi Demokrat, Sutan Bhatoegana: Ngeri-ngeri Sedap.

Di Maros, Sulawesi Selatan, misalnya, petani banyak mengeluhkan sikap TNI yang mengadang pengiriman 140 ton gabah ke Sidrap. Selanjutnya, TNI menyita 140 ton gabah tersebut dan mengalihkannya ke gudang Bulog setempat.

Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa mengatakan, upaya TNI dalam melakukan serap gabah petani (sergap) sangat memprihatinkan.

Petani, kata dia, punya hak untuk menjual gabahnya keluar daerah. Bisa jadi karena harga jual di Sidrap lebih tinggi."Sebenarnya tujuan besar pembangunan pertanian itu kan menyejahterakan petani. Kalau terjadi hal seperti ini justru membikin petani cemas, harga tertekan," kata Dwi di Jakarta, Minggu (17/3/2018).

Dwi menambahkan, upaya melibatkan TNI dalam penyerapan gabah petani yang berbuah insiden, tidak hanya terjadi di Maros. Setelah berkeliling di 19 kabupaten di Jawa dan Bali, Dwi mengaku banyak menemui keluh kesah petani. "Dan program Sergab ini kan programnya Kementan, yang bekerja sama dengan TNI. Seharusnya sudah lah, kementerian-kementerian itu bekerja sesuai tupoksinya masing-masing," kata Dwi.

Kementan, kata dia, seharusnya bekerja dalam meningkatkan produksi pangan dan menyejahterakan petani. Ambisi Kementan menyerap gabah dengan melibatkan TNI, justru merusak tatanan pemerintahan dan mengabaikan kesejahteraan petani. "Sistem perdagangan gabah kacau di wilayah. Kalau ada pedagang dari luar daerah membeli ke sana dengan harga yang lebih tinggi kan menguntungkan petaninya," kata dia

Dwi menilai, tugas penyerapan gabah itu harusnya dilakukan murni oleh Perum Bulog. Sedangkan distribusi dan peluang usahanya diatur Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini, kementan tidak boleh mengusik tatanan tersebut. Apalagi melibatkan TNI di dalamnya.

"Tahun lalu, serap gabah sudah ada. Tahun lalu serapannya sangat kurang, 2,1 juta ton beras dari target 3,7 juta ton. Jadi tidak efektif cara-cara seperti itu. Untik itu, saya kira kementerian dan lembaga itu bekerja lah sesuai tupoksinya. Biarlah bulog bekerja karena dia arahnya di situ," kata Dwi.

Sementara, Ombudsman RI melihat peluang adanya oknum TNI melakukan perbuatan melawan hukum. Lantaran melarang petani untuk menjual gabah keluar daerah. Sejumlah aturan diduga ditabrak salah satunya adalah kategori maladministrasi berupa penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana diatur dalam UU 37/2008 tentang Ombudsman RI. "Perdagangan antardaerah tak boleh dihambat karena ini NKRI dan berpotensi juga melanggar UU Larangan Praktik, Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kategori entry barrier," tegas anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih.

Alamsyah menilai, Kementan perlu melakukan evaluasi kerja sama itu, karena tindakan TNI membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat.

Alasan adanya kesepakatan dengan pedagang, lanjutnya, tapi jika kesepakatan formal berawal dari upaya paksa, itu tetap salah karena melanggar kebebasan berusaha bagi warga negara. "Jangan karena beras masuk pangan strategis lantas pihak-pihak tertentu merasa dapat semena-mena mengintervensi. Sekali lagi kami sedang mendalami. Ini sangat serius bagi kami," kata Alamsyah.

Dia menambahkan, pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut dan tetap berpihak pada asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini, pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu bergerak. Karena, peristiwa ini melahirkan iklim usaha tidak sehat di Indonesia. "KPPU juga perlu mencermati dan tetap harus menjaga jarak dari pihak-pihak yang berpotensi menjadi inisiator atas terjadinya peristiwa persaingan usaha tak sehat ini," kata dia.

  (Alisya Purwanti)