Wujudkan Pemilu Demokratis dan Jurdil, DPR: Hak Rakyat Jangan Dihalangi, Ditekan dan Dimanipulasi!

Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis serta jujur dan adil (jurdil) demi kedaulatan rakyat.

"Pada tahun 2024 ini akan berlangsung pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali," kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan masa sidang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat melalui pemilu. Rakyat memilih presiden dan wakil presiden serta perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Pemilu bukanlah hanya perebutan kekuasaan negara secara konstitusional bagi partai politik, tetapi juga adalah hak rakyat untuk dapat hidup lebih baik, lebih mudah, dan sejahtera," tegas Puan.
​​​​​​​
Menurut dia, bagi rakyat, pemilu merupakan kesempatan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat hidup. Pemilu adalah jalan untuk memiliki hidup lebih nyaman dan lebih sejahtera.

Alasannya, lanjut Puan, rakyat dalam menjalankan kedaulatannya menggunakan hak pilih, sehingga harus mendapatkan jaminan. Hak rakyat tersebut tidak boleh dihalang-halangi, ditekan, dan dimanipulasi.
​​​​​​​
Selain itu, semua lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), partai politik, serta berbagai komponen bangsa wajib menjalankan komitmen yang sama.
​​​​​​​
Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, kata Puan seperti dilansir antaranews, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Rapat paripurna ke-11 DPR di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dengan agenda tunggal pidato ketua DPR RI.