Jakarta, MERDEKANEWS -- Capaian penurunan emisi menorehkan catatan positif. Setelah mencapai 127,67 juta ton pada tahun 2023, Pemerintah mentargetkan 142 juta ton pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu, Pemerintah mematok target pengurangan gas rumah kaca (GRK) menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan negara lain sesuai penetapan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) pada tahun 2030.
"Realisasi penurunan emisi GRK Sektor Energi tahun 2023 sebesar 127,67 melebihi target sebesar 116 juta ton CO2," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2023 di Jakarta, Senin (15/1) kemarin.
Arifin memaparkan, adanya peningkatan atas penurunan GRK, bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Tahun 2017 realisasi penurunan GRK mencapai 29 juta ton, 2018 sebesar 40 juta ton, tahun 2019 sebesar 54,8 juta ton, 2020 sebesar 64,4 juta ton, tahun 2021 sebesar 70 juta ton, tahun 2022 sebesar 91,5 juta ton dan tahun 2023 penurunan GRK mencapai 127,67 juta ton.
Untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060, Pemerintah akan melakukan beberapa aksi mitigasi sektor energi berkaitan dengan penurunan GRK ini dengan mengimplementasi EBT, aplikasi efisiensi energi, dan penerapan bahan bakar rendah karbon (gas alam), dan penggunaan teknologi yang pembangkit bersih.
Dukungan semua pihak, stakeholder dan pelaku usaha jadi faktor penentu keberhasilan atas keberhasilan pencapaian target tersebut. Dengan melibatkan pelaku usaha dalam upaya ini, dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendukung tujuan global untuk mengatasi perubahan iklim.
"Jadi kita harapkan partisipasi dari seluruh pelaku-pelaku industri untuk bisa melakukan program yang sama. Selain bisa membantu penurunan emisi, juga bisa membantu penurunan biaya produksi energinya dan penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi," pungkas Arifin. (Viozzy)
-
Permintaan Global Sangat Besar, Jokowi Bisiki Pemerintahan Baru Lanjutkan Budidaya Ikan Nila Presiden menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tambak ikan nila di atas lahan seluas 78 ribu hektare bekas tambak udang tersebut, membutuhkan biaya sekitar Rp13 triliun
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Penyuluh Agama dan Penghulu Diminta Berperan Aktif Dukung Empat Program Prioritas Pemerintah Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta para Penyuluh Agama dan Penghulu ikut berperan aktif, terutama dalam proses sosialisasi dan edukasi
-
Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa Bagi masyarakat yang tinggal di Bandar Lampung, tentunya lebih efisien dari pelabuhan ini sehingga tidak perlu ke Bakauheni
-
Pemerintah Evaluasi Penerima HGBT Perindustrian dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan HGBT terhadap industri Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah mendapatkan penetapan HGBT dan bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum