Jakarta, MERDEKANEWS -- Perkembangan teknolongi Artificial Intelligence (AI) telah merambah banyak bidang. Salah satunya, AI saat ini juga dimanfaatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam layanan registrasi sertifikasi halal.
Kepala BPJPH M.Aqil Irham mengungkapkan, hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan sertifikasi halal. Hal ini disampaikan Aqil saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan jajaran Staf Ahli Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), di Kantor Wantannas, Jakarta.
"Pemanfaatan digitalisasi dan penerapan AI pada proses sertifikasi halal sampai hari ini sangat membantu kami untuk mempercepat tumbuhnya ekosistem halal di Indonesia," ungkap Aqil Irham, Rabu (1/11/2023).
"Sampai hari ini saja sudah hampir tiga juta produk bersertifikat halal," imbuhnya di hadapan Staff Ahli Bidang Sosial Budaya Setjen Wantannas Mayjen TNI Tri Yuniarto yang memimpin jalannya FGD tersebut.
Turut hadir, Staff Ahli Bidang Hukum Wantannas Irjen Pol I Nyoman Labha Suradnya, Staff Ahli Bidang Iptek Wantannas Hendri Firman Windarto, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulianus serta Asosiasi UMKM Indonesia.
Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Wantannas Mayjen TNI Tri Yuniarto sebelumnya menyebut adanya harapan untuk mengoptimalisasi program sertifikasi halal melalui AI.
"Selain terkait dengan keamanan nasional, juga dapat memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Wantannas yang diketuai Bapak Presiden, bahwa hal ini dapat mendukung untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia," kata Mayjen TNI Tri Yuniarto.
Sepakat dengan hal tersebut, Kepala BPJPH Aqil Irham menyebut saat ini banyak kemudahan melalui pemanfaatan AI dalam Sistem Informasi Halal (SIHALAL). "Berkat AI, karena proses sertifikasi dapat di telusur," ungkap Aqil.
Selain itu, beberapa kemudahan juga diberikan oleh BPJPH untuk mendorong pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal. Sebut saja, saat ini sudah ada layanan call center sehingga pelaku usaha diberikan kemudahan akses informasi, dan program keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK melalui Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI),
"Hal ini membawa Indonesia naik peringkat ke-2 Halal Food dunia pada tahun 2023 yang dirilis oleh State of The Global Islamic Economy," ujar Aqil.
Selain digitalisasi layanan, tanggung jawab mengenai kewajiban sertifikasi halal saat ini sudah dilakukan juga oleh Kementerian di tingkat pusat hingga daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Yulianus, bahwa para pendamping di KemenkopUKM yaitu Garda Transfumi juga membantu proses sertifikasi halal di lapangan yang saat ini berjumlah 1.152 dan telah dilatih menjadi Pendamping Proses Produk halal (PPH). Upaya ini akan terus dilakukan untuk memperluas akses sertifikasi halal sampai daerah tertinggal, terdepan dan terluar. (Viozzy)
-
7 Tips Liburan Naik Kereta Api Bersama Anak Biar Makin Seru! 7 Tips Liburan Naik Kereta Api Bersama Anak Biar Makin Seru!
-
Perkuat Kerjasama dengan KDEI, BRI Taipei Berikan Layanan Penyetoran PNBP Langsung ke Kas Negara Melalui kerja sama ini KDEI Taipei akan lebih mudah dalam melakukan pelimpahan ke kas negara langsung dari Kantor Cabang Luar Negeri BRI Taipei secara realtime
-
Menag Soal Penundaan Sertifikasi Halal Produk UMK: Bentuk Keberpihakan Pemerintah Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
-
Di Hadapan Media Jerman, Menko Airlangga: Investasi Tak Memiliki Bendera, Indonesia Terbuka Untuk Semua Pihak Saat ini Jerman memiliki ekonomi sekitar USD4 triliun. Jadi anda bisa membandingkan seberapa besar Indonesia di 2045 nanti. Namun tentunya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya tentu upaya value added akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia
-
Bisnis Data Center NeutraDC Hadir Sebagai Penyedia AI Enabler di Indonesia Cloud & Datacenter Convention 2024 Dengan menawarkan AI Enabler yang inovatif, kami ingin memberikan pengalaman terbaik kepada para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan layanan bisnis mereka