Minat Investasi ASEAN di IKN, Dari Properti Hingga Energi Terbarukan

Jakarta, MERDEKANEWS -- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat total investasi swasta ke sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara telah mencapai Rp20 triliun atau hampir sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta.

“Kalau yang dari swasta, tapi tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini terutama bermain artinya hiburan, hotel, dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita IKN, Agung Wicaksono usai menjadi pembicara pada ASEAN Investment Forum Day 2, di Jakarta, Minggu (03/09/2023) .

Lebih lanjut Agung mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 270 minat investasi dari calon investor atau letter of mind (LOI) untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar Indonesia.

“Terbanyak memang perusahaan nomor satu dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Yang lainnya, Jepang dan Korea,” ungkapnya.

Khusus untuk ASEAN yakni Malaysia terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.

“Kalau Singapura itu yang paling tertarik pada energi terbarukan (energi terbarukan), kemudian mengolah limbahnya,” ujar Agung.

Agung menyampaikan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.

Pendanaan swasta yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.

“Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Ini kita fokus di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini mengatur sekitar 6.000 hektare. Terus KIPP kita fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi,” tandasnya. (Viozzy)