Saatnya Anies Depak SKPD Malas dan Pembuat Gaduh 

Jakarta, MERDEKANEWS - Desakan agar segera digelar evaluasi mencuat. Inilah saatnya mendepak para pejabat malas. Diketahui saat ini pejabat yang ada dinas hingga lurah adalah hasil seleksi Ahok-Djarot. 

Desakan agar ada evaluasi dan cuci gudang datang dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Dia merasa prihatin melihat serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI hingga kini baru mencapai 6 persen dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 yang disahkan sebesar Rp77.117.365.231.898.

"Masih kecil lah. Mungkin bangsa 6 persen," kata Taufik saat ditemui usai melakukan coffee morning dengan Pemprov DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Selasa (27/2/2018).

Politikus Partai Gerindra itu mendesak Pemprov DKI segera melakukan evaluasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ia mengimbau para SKPD melakukan perencanaan anggaran secara lebih baik.

"Evaluasi eksekutif, saya kira itu segera dilakukan. Kami melihat dari faktor perencanaan yang menurut saya kurang baik. Ke depan enggak boleh lagi," imbuhnya.

Apabila serapan anggaran rendah, lanjut Taufik, maka roda perekonomian masyarakat akan tersendat. Menurut dia, penyerapan anggaran itu harus secara sistematis, tidak boleh nanti hanya besar pengeluarannya saat di pengujung tahun.

"Kita enggak mau lagi ada seperti yang disampaikan Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), bulan November uang DKI di bank Rp20 triliun," katanya.

Bukan hanya soal pejabat malas dan tak mampu bekerja, Ketua Umum KAHMI ini juga menyarankan agar pejabat yang bikin gaduh didepak. 

Diketahui saat ini, dinas yang dicap bikin gaduh adalah Dinas Olahraga. Lewat draf Pergub, Disorda terkesan ingin membonsai wewenang KONI DKI Jakarta. 

Bahkan saat rapat koordinasi dengan Komisi E, terungkap kalau Disorda tidak memberikan draf rancangan Pergub kepada KONI, Dinas Pendidikan dan Asisten Sekda Catur Laswanto. 

Harusnya draf Pergub sebelum diajukan ke Guebrnur Anies Baswedan, Disorda berembuk dengan KONI dan Dinas Pendidikan agar tidak tumpang tindih. 

"Saya harap Disorda bisa terbuka ke KONI. Kalau Disorda tak mau terbuka telpon saya biar saya telpon Pak Ratiyono (Kepala Disorda)," ungkap Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Sjahrial. 
  (Sam Hamdan)