Jakarta, MERDEKANEWS - Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38,47 Triliun. Jumlah ini naik Rp. 400 Miliar dari pagu indikatif Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp. 38,07 Triliun.
“Penambahan tersebut digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara, seperti misalnya kapal perintis dan tol laut, serta jembatan udara. Layanan ini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan penting bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (30/8).
Besaran pagu anggaran Kemenhub Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023.
Menhub mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut.
“Kita harapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat,” ucapnya.
Selain fokus pada pencapaian target RPJMN, Kemenhub juga melaksanakan program sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2024 yaitu ““Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Dari terma tersebut, artinya adalah apa yang kita bangun ini tidak semata membangun konektivitas, tetapi juga membangun ekonomi, budaya, peradaban, dan juga memperhatikan isu-isu lingkungan,” tutur Menhub.
Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2023, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 645,57 Miliar; Inspektorat Jenderal (Rp.111,10 Miliar); Ditjen Perhubungan Darat (Rp. 6,64 Triliun); Ditjen Perhubungan Laut (Rp. 9,49 Triliun); Ditjen Perhubungan Udara (Rp. 7,67 Triliun); Ditjen Perkeretaapian (Rp. 9,68 Triliun); Badan Kebijakan Transportasi (Rp.192,94 Miliar); Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp.3,69 Triliun); dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp.329,87 Miliar).
Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 berdasarkan unit kerja eselon I, di antaranya dukungan Ibu Kota Negara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di sektor darat, laut udara, dan perkeretaapian; dukungan layanan angkutan massal perkotaan dengan skema Buy The Service di 10 Kota; layanan keperintisan angkutan darat, penyeberangan, laut, udara dan perkeretaapian termasuk tol laut dan jembatan udara; peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi; serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi. (Viozzy)
-
Triwulan I 2024, Hutama Karya Peroleh Kontrak Baru Senilai Rp 4,05 Triliun Jenis pekerjaan didominasi dari proyek sumber daya air (SDA), jalan dan jembatan, gedung, prasarana perhubungan, dan lainnya
-
Kemenag Pastikan Jemaah Wafat Dibadalhajikan dan Dapat Asuransi, Begini Ketentuannya Kementerian Agama memastikan jemaah haji yang wafat akan dibadalhajikan dan mendapat asuransi
-
Bisnis Data Center NeutraDC Hadir Sebagai Penyedia AI Enabler di Indonesia Cloud & Datacenter Convention 2024 Dengan menawarkan AI Enabler yang inovatif, kami ingin memberikan pengalaman terbaik kepada para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan layanan bisnis mereka
-
Kemenhub - Korlantas Polri Bakal Evaluasi Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi Kami sudah sepakat bersama Korlantas Polri, Dinas Perhubungan, dan Organda untuk melakukan pendataan dan evaluasi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memiliki anggota hingga tingkat provinsi juga memberikan dukungan
-
Utang Luar Negeri RI Turun Jadi 403,9 Miliar Dolar AS di Triwulan I 2024 Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02% (yoy), setelah tumbuh 3,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya