Sespimmen Polri 63 Gelar FGD Economic Border Policing, Kasespim Fokuskan 4 Aspek Ini

Pontianak, MERDEKANEWS --- Peserta Didik (Serdik) Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimmen) Lemdiklat Polri Dikreg-63 menggelar Focus Group Discussion (FGD) 'Economic Border Policing' di Pontianak, Kalimantan Barat dengan mengangkat tema "Peningkatan Produktivitas Ekonomi Inklusif Dalam Mendukung Pembangunan Daerah". Senin, (21/8/23) lalu.

Dalam kegiatan tersebut, Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., bertindak sebagai keynote speech, dan Peserta Didik Sespimmen Dikreg-63 Kompol. Bellen Anggara Pratama,. S.I.K., M.H., sebagai pemapar materi kegiatan Forum Group Discussion (FGD).

Kegiatan FGD juga menghadirkan beberapa narasumber, seperti: Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat : Imik Eko Putro, S.E., judul Materi “Peluang dan tantangan produktivitas ekonomi inklusif di wilayah perbatasan Kalimantan Barat”, Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Tanjungpura/ Ketua Pusat Studi Kepolisan Untan Dr. Hermansyah SH M.Hum., judul Materi “Penguatan produktivitas ekonomi inklusif di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dari perspektif hukum", 
 

Kemudian, Karo SDM Polda Kalbar Kombes Pol. Sugiarto SH. SIK, M.Si., judul Materi “Peran Polda Kalbar dalam penguatan produktivitas ekonomi inklusif di wilayah perbatasan”, dan Sekda Provinsi Kalbar dr. HARISSON, M.Kes., judul materi “Kolaborasi Kelembagaan dalam penguatan produktivitas ekonomi inklusif di wilayah perbatasan Kalimantan Barat”.

Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si. mengatakan, Economic border policing merupakan konsep yang mengacu pada upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan kestabilan ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Malaysia. Dalam penerapannya, diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di daerah perbatasan.

"Dan dengan menerapkan pendekatan Economic Border Policing adalah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah perbatasan, dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan" jelasnya.

Terdapat empat (4) aspek yang menjadi fokus dalam Economic Border Policing, pertama, pengendalian perdagangan ilegal dimana melalui penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan, Economic border policing bertujuan untuk mengendalikan peredaran barang ilegal seperti perdagangan manusia, narkotika, senjata ilegal, dan barang-barang terlarang lainnya. 

Tindakan ini melibatkan patroli di wilayah perbatasan, pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang melintas, serta kerjasama dengan pihak berwenang terkait;

Kedua, pengawasan perdagangan dan investasi dengan memastikan transaksi perdagangan dan investasi yang dilakukan di wilayah perbatasan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 

Hal ini mencakup pengawasan terhadap kegiatan ekonomi seperti perdagangan lintas batas, kegiatan usaha, dan investasi agar berjalan secara legal dan tidak merugikan masyarakat;

Ketiga, [erlindungan hak dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam konteks ekonomi termasuk melindungi masyarakat dari eksploitasi, penipuan, perdagangan ilegal, dan upaya-upaya ekonomi yang merugikan masyarakat;

Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di wilayah perbatasan agar dapat aktif dan berperan dalam kegiatan ekonomi melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan fasilitasi akses terhadap pasar dan sumber daya ekonomi lainnya.

"Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Focus Group Discussion (FGD) kali ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan produktivitas ekonomi yang inklusif di wilayah perbatasan, khususnya di Polda Kalimantan Barat, membangun pemahaman tentang korelasi antara Economic Border Policing, produktivitas ekonomi yang inklusif di wilayah perbatasan, dan pembangunan daerah, merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas Economic Border Policing dalam mendukung pembangunan daerah dan mencapai produktivitas ekonomi yang inklusif, memunculkan transformasi model pemolisian dengan mengedepankan kemampuan SDM yang berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan" tandasnya.