
Jakarta, MERDEKANEWS -- Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH) DKI Jakarta melarang semua kendaraan bermotor milik pegawai hingga tamu yang belum uji emisi memasuki area kantor sebagai upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.
Kebijakan ini berlaku mulai 21 Agustus 2023 diseluruh area perkantoran Dinas LH hingga Suku Dinas Kota Administrasi dan Satuan Pelaksana (Satpel) LH Kecamatan.
"Sebelum kita menuntut masyarakat untuk mengubah perilaku dan membebani mereka dengan berbagai kewajiban, alangkah baiknya kita keluarga besar Dinas LH DKI Jakarta memberikan contoh teladan kepada masyarakat," kata Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, Senin (21/08).
Larangan ini merupakan langkah nyata dari dari Dinas LH DKI untuk mengubah perilaku pegawainya dalam memperbaiki kualitas udara di Jakarta.
Asep menjelaskan teknis proses pemeriksaan kendaraan yang akan masuk tidak rumit dan menimbulkan antrean panjang. Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) hanya cukup membuka aplikasi milik Pemprov DKI yakni https://ujiemisi.jakarta.go.id/.
"Semua database kendaraan yang sudah melakukan uji emisi di bengkel Dinas LH ataupun Tempat Penyelenggaraan Uji Emisi resmi sudah masuk ke dalam sistem kami," ujar Asep.
Adapun kendaraan yang belum melakukan uji emisi, Asep memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk melakukan uji emisi di bengkel Dinas LH DKI atau Suku Dinas Lingkungan Hidup Kita Administrasi pada 21-22 Agustus 2023. "Jika sudah lulus uji emisi dipersilakan parkir di area kantor," ucap Asep.
Lebih lanjut, Dinas LH DKI seperti dilansir dari antaranews, juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah secara bergantian sesuai kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta.
Lalu menginstruksikan agar seluruh pegawai untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan rendah emisi seperti sepeda dan kendaraan listrik setiap hari Rabu.
-
Presiden Jokowi: Maknai Kelahiran Nabi Muhammad sebagai Rahmat, Kehidupannya Teladan bagi Umat Muslim kelahiran Rasulullah dimaknai sebagai rahmat dan kehidupannya sebagai suri teladan bagi segenap umat
-
Jokowi Minta Pusat, Daerah, dan BUMN Kolaborasi Integrasikan Moda Transportasi Jabodetabek Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan organisasi tersebut dalam waktu satu bulan
-
Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional Satgas Peningkatan Ekspor dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan K/L, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota, serta pihak lain yang dianggap perlu
-
Kontribusi Nyata Indonesia Hadapi Perubahan Iklim, Jokowi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai, potensinya Rp3.000 triliun, bahkan bisa lebih
-
Jokowi: Demi Kepentingan Masyarakat Rempang Eco City Akan Diselesaikan secara Baik-baik Apa yang terjadi di Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi Indonesia di mata investor luar negeri.