Jakarta, MERDEKANEWS -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan segera mengumumkan sanksi kepada salah satu kadernya, Budiman Sudjatmiko buntut deklarasi dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya pada Minggu (20/08) mengatakan, Budiman memiliki dua opsi saat ini, mengundurkan diri sebagai kader atau akan dipecat. Dia menilai partai tidak akan mentolerir tindakan indisipliner seperti yang dilakukan Budiman.
"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto.
Hasto menyinggung etika politik soal deklarasi Budiman kepada Prabowo di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (18/8). Menurut dia, partainya selama selalu mengedepankan etika politik dengan partai-partai lain.
Menurut dia, yang dilakukan Gerindra saat ini juga pernah dilakukan pada 2019. Kala itu, relawan Prabowo juga mendirikan posko pemenangan di Solo. Hasilnya, Prabowo dan Sandiaga Uno kala di Pilpres.
"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," kata dia.
Terkait ancaman pemecatan tersebut, Budiman Sudjatmiko pun buka suara. Kepada wartawan, Minggu (20/08), ia mengaku belum bisa berkomentar banyak lantaran belum ada pemanggilan resmi dari partainya atas hal ini.
"Saya belum bisa kasih komentar banyak kecuali saya sudah dipanggil secara resmi," kata Budiman.
Menurutnya, pemecatan tidak mungkin seketika digulirkan karena biasanya pemecatan didahului dengan pemanggilan resmi. Pemanggilan pun dilakukan setelah melewati beberapa tahap surat peringatan. "Saya menunggu saja," tandasnya.
Sementara sebelumnya, Partai Gerindra menyatakan terbuka menerima siapa pun untuk menjadi kader, termasuk Budiman.
Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab pertanyaan jurnalis terkait Budiman yang mengaku siap menerima sanksi apa pun dari PDIP setelah memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. "Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapa pun," kata Muzani.
Ia menyebut bahwa Partai Geeindra terbuka menerima siapa pun menjadi kadernya, asalkan yang bersangkutan dapat menerima seluruh keputusan partai.
"Yang penting satu: menerima dengan seluruh yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), calon presiden, manifesto, perjuangan, dan seterusnya," ucap dia.
Muzani menilai Budiman merupakan mantan aktivis yang memiliki kemampuan dan tingkat integritas tinggi, sehingga menjadi sosok penting untuk memberikan inspirasi.
"Budiman adalah sosok aktivis yang menurut saya sangat inspiratif, orang yang pernah jadi simbol perlawanan di zaman orde baru, sosok anak muda aktivis yang punya kemampuan dan tingkat integritas yang tinggi," kata dia.
-
Etika, Hukum dan Masa Depan Demokrasi Politik: Evaluasi dan Refleksi Keputusan MK tentang Pilpres 2024 Etika atau adab adalah kunci bagi kemajuan tingkat peradaban bangsa di masa depan. Adab atau keadaban kemanusiaan harus dipahami beririsan dengan prinsip keadilan dan bahkan ketuhanan dalam kehidupan umat manusia
-
Diskusi dengan Dunia Usaha London, Menko Airlangga Update Ekonomi Politik dan Dorong Keberlanjutan Bisnis di Indonesia Perekonomian Indonesia akan tumbuh di atas 5% pada tahun 2024 dan seterusnya, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5%+/-1%. Kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi
-
Inisiatif PGN Optimalkan LNG Bantu Kebutuhan Energi Industri Hadapi Risiko Geopolitik Ada satu inisiatif yang saat ini sedang PGN dorong yaitu melakukan penetrasi pasar dengan LNG. Tentu ini perlu menjadi pertimbangan industri apabila ada kebutuhan industri yang tidak terpenuhi melalui gas pipa
-
Punya Jam Terbang Tinggi, PDIP dan PKS Berpeluang Jadi Oposisi Pemerintahan Probowo-Gibran keduanya bisa memungkinkan jadi oposisi dengan mempertimbangkan rekam jejak PDIP dan PKS dalam beberapa tahun terakhir
-
Ganjar Tegas Berada di Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan PDIP? Bagi Ganjar hal itu penting agar mekanisme check and balance atau saling kontrol antarlembaga mampu terwujud secara baik