
Jakarta, MERDEKANEWS -- PT Pertamina Bina Medika - Indonesia Healthcare Corporation (IHC) / Holding Rumah Sakit (RS) BUMN saat ini sedang melakukan pembangunan Bali International Hospital (BIH) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur Bali yang ditargetkan mulai beroperasional di tahun 2024 mendatang.
Direktur Utama IHC drg. Mira Dyah Wahyuni, MARS mengatakan saat ini pembangunan BIH sudah mencapai 36,30%. Rencananya, IHC akan melakukan topping off BIH pada akhir bulan Juli 2023 ini.
"Topping off Bali International Hospital akan dilaksanakan pada 28 Juli 2023," papar Mira dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (12/07).
Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk operasional di BIH, lanjut Mira, akan ditunjang oleh dokter spesialis, dokter umum, perawat penunjang medis, dan pegawai non medis.
“Pemenuhan tenaga kesehatan Dokter Umum telah mencapai sekitar 80%, Dokter Spesialis 63%, Perawat 50%, Penunjang Medis 16%, dan Non Medis 22% dari kebutuhan.” ujarnya.
Dari total 71 dokter yang dibutuhkan baik untuk spesialis maupun umum, terdapat juga dokter Diaspora.
“Kami akan selektif lakukan kredensial, kami juga melakukan on job training dan fellowship bagi tenaga kesehatan yang akan bertugas di BIH, sebagai upaya peningkatan kompetensi dengan menempatkan mereka di beberapa rumah sakit seperti RS Dharmais, RS Harapan Kita, dan RS Pusat Otak Nasional (PON), serta menempatkan beberapa dokter di Singapura dan Malaysia,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut IHC / Holding RS BUMN berperan penting dalam membangun ekosistem kesehatan Indonesia.
Dengan adanya BIH di KEK Kesehatan di Sanur Bali, Menteri Erick turut mengundang Diaspora yang ada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia yang saat ini sudah 10 Diaspora yang telah mendaftar.
Menurutnya hal ini merupakan bagian dari upaya intervensi adanya 2 juta masyarakat Indonesia terus berobat keluar negeri.
"Inilah kenapa kita harapkan rumah sakit di KEK Kesehatan ini jadi sebuah tujuan wisata baru untuk masyarakat Indonesia," ujar Menteri Erick.
-
Dorong UMKM, Pertamina Salurkan Hibah Alat Teknologi Senilai Rp 800 Juta Bagi Pemenang UMK Academy Dorong UMKM, Pertamina Salurkan Hibah Alat Teknologi Senilai Rp 800 Juta Bagi Pemenang UMK Academy
-
Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara, Ketua KPK: Tetap Wajib Serahkan LHKPN ketentuan Pasal 9G Undang-Undang BUMN dapat dimaknai status penyelenggara negara tidak akan hilang ketika seseorang menjadi pengurus BUMN
-
Kuliah Umum Tempo: Hutama Karya Paparkan Strategi Komunikasi Korporat Menjawab Tantangan di Era Digital Dunia komunikasi korporat, terutama di BUMN tentu berbeda
-
BSI Kantongi Izin Prinsip untuk Buka Cabang di Arab Saudi, Siap Perkuat Ekosistem Haji dan Umrah BSI Kantongi Izin Prinsip untuk Buka Cabang di Arab Saudi, Siap Perkuat Ekosistem Haji dan Umrah
-
Singgung Soal Korupsi, Erick Thohir Respons Soal Direksi BUMN Bukan Penyelenggara Negara dengan tidak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan pelat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tindak pidana korupsi