Pemerintah terus gencar mendorong transformasi industri otomotif ke kendaraan listrik (EV) yang mampu menurunkan emisi dan ketergantungan terhadap BBM impor. Selain menjaga kelangsungan sektor otomotif, transformasi ini mampu mendukung peningkatan kualitas udara, dan mendorong pemanfaatan kekayaan alam dalam negeri sebagai sumber energi transportasi, demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin kepada rekan media pada Kamis (24/06).
Adopsi massal EV menjadi salah satu komponen kunci dalam perjalanan transisi energi Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan. Pasalnya, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target emisi nol bersih (Net Zero) di tahun 2060 atau lebih cepat, yang sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim.
Urgensi Net Zero pun telah mendorong negara-negara produsen kendaraan BBM untuk melakukan pembatasan penjualan kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM). Negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (EU), dan Inggris (UK) dan Tiongkok telah mengumumkan rencana pelarangan penjualan kendaraan BBM baru di tahun 2035. Di AS, larangan penjualan kendaraan BBM telah resmi menjadi peraturan untuk negara bagian California.
"Dalam melakukan transisi energi, Pemerintah tidak hanya akan mempertimbangkan kebijakan dari luar negeri tetapi juga kondisi Indonesia. Kita akan mengkaji dan memutuskan kebijakan dan waktu yang paling tepat dan sesuai bagi Indonesia,” ujar Deputi Rachmat.
“Pada saat yang sama kita perlu memikirkan dari sekarang langkah strategis menuju status Net Zero di tahun 2060 atau lebih cepat, disaat sektor transportasi harus bebas dari emisi. Agar proses transisi sektor otomotif bagi para produsen, bengkel, hingga konsumen dapat berjalan secara adil dan inklusif,” ujar Deputi Rachmat.
“Kita akan berusaha memastikan sektor otomotif dapat bersiap diri, dan mampu melakukan proses adaptasi yang dibutuhkan,” imbuh Deputi Rachmat.
Saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) agar konsumen semakin dimudahkan untuk beralih ke EV. Di antaranya adalah pengenaan pajak yang lebih rendah untuk EV, pemberian bantuan, hingga pembebasan aturan ganjil-genap bagi pengguna EV. Ke depannya, pemerintah akan berupaya memberikan tambahan kemudahan agar minat masyarakat untuk beralih ke EV semakin besar. (Viozzy)
-
Brantas Abipraya Dukung “Future Smart Forest City of Indonesia” Lewat Pembangunan Sumbu Kebangsaan Brantas Abipraya akan terus fokus dan berkontribusi penuh, bekerja lebih keras dan cerdas lagi untuk infrastruktur nasional
-
Standing Position Kadin Indonesia Sikapi Perkembangan Ekonomi Global dan Nasional Kadin melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus mendorong tingkat “Ease of Doing Business in Indonesia” serta mengoptimalkan kapasitas pengusaha nasional.
-
Menko Airlangga Apresiasi Dukungan Keketuaan Jepang dalam Proses Aksesi OECD Indonesia Menko Airlangga menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
-
Universitas Pertamina Gandeng Eastern Switzerland University Kembangkan Vokasi Hijau di IKN Lewat penandatanganan MoU serta dukungan dari pemerintah Indonesia maupun Konfederasi Swiss, kami berharap UPER menjadi contoh ke depannya bagi institusi pendidikan vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang universal dalam memenuhi tuntutan industri dan sosial
-
Kemenperin: Standar Industri Hijau Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Pada tahun 2024, kami mentargetkan 70 perusahaan industri yang dapat terfasilitasi Sertifikasi Industri Hijau. Di tahap I, sudah ada 48 perusahaan industri yang terdaftar sebagai penerima bantuan fasilitasi tersebut