Menteri PANRB Dukung Penguatan Kelembagaan Polri Tangani Perdagangan Orang

Jakarta, MERDEKANEWS --  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (08/06).

Pertemuan ini membahas berbagai hal strategis, termasuk memperkuat kelembagaan Polri untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Presiden Joko Widodo sangat _concern_ soal penanganan TPPO. Maka kelembagaan Polri perlu diperkuat dengan hadirnya direktorat khusus. Kami membahas ini dengan Pak Kapolri, dan tadi semua sudah klir. Kami segera mengirimkan Rancangan Perpresnya ke Bapak Presiden,” ujar Anas.

Anas memaparkan, direktorat baru tersebut juga akan menangani Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TPPA). Dengan demikian, direktorat yang akan dibentuk menjadi Direktorat TPPA dan TPPO. “Untuk yang TPPA, kami sudah berkomunikasi dengan Menteri PPPA Ibu Bintang Puspayoga, sehingga ke depan upaya-upaya penanganan masalah ini semakin komprehensif,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas memaparkan, pembentukan direktorat tersebut sangat penting. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah warga Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO lebih dari 1.900 orang.

“Kami juga akan langsung memberikan persetujuan untuk perubahan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri setelah Perpres diteken Bapak Presiden,” papar Anas.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi dukungan Menteri PANRB sehingga Direktorat TPPO dan TPPA yang menjadi usulan Polri dapat direspon cepat. Menurutnya TPPO menjadi perhatian khusus Presiden dan dunia internasional karena masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi salah satu topik yang dibicarakan pada KTT ASEAN lalu.

“Dukungan ini dapat memaksimal kinerja Polri di bidang pertahanan, keamanan, dan ketertiban nasional,” kata Sigit.