Menlu Retno Lepas Tangan, Proposal Damai Rusia-Ukraina Itu Urusan Prabowo

Jakarta, MERDEKANEWS - Proposal usulan rencana perdamaian (peace plan) untuk perang di Ukraina yang dilontarkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menimbulkan banyak reaksi.

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, sempat mempertanyakan peace plan yang dilontarkan Menhan Prabowo dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pekan lalu.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Senin (5/6/2023).

"Substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika untuk menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai. Lalu apakah usulan Menhan menjadi keputusan negara atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene Kemlu bertanggung jawab?" tanya TB Hasanuddin.

Menurutnya, usulan rencana perdamaian Prabowo dianggap membentuk pandangan kurang baik karena dianggap kurang tahu situasi di lapangan.

"Kita juga (jadi) masuk ke ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," tambahnya.

Prabowo sebelumnya mengusulkan beberapa ide, seperti penghentian permusuhan dan gencatan senjata pada posisi saat ini.

Ia juga mengusulkan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB, serta ikut menyarankan sebuah 'referendum di wilayah yang disengketakan' dengan PBB sebagai penyelenggara.

Menlu Buka Suara

Dalam raker tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi pun buka suara terkait usulan Menhan Prabowo.

"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah juga mitra dari Komisi I DPR RI, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno.

Retno menjelaskan bahwa posisi Pemerintah Indonesia selalu sama dan tidak berubah dalam konflik tersebut. Setidaknya ada empat poin yang dipaparkan Retno soal posisi Indonesia.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah itu selalu kita hormati, dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," jelasnya.

"Kedua, call kita selalu please hentikan perang, dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kyiv, Moskow, dan bulan lalu Pak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hirosima, Jepang. Call ini selalu diulangi."

Retno menyebut ada banyak rencana perdamaian, baik dari negara lain maupun Ukraina sendiri. Namun, yang menjadi tantangan adalah usulan mana yang akan digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

"Ketiga, yang selalu kami sampaikan adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ungkapnya.

"Kami justru menyampaikan perpanjangannya jangan hanya dua bulan. Padahal, kalau sudah bicara mengenai makanan, diperlukan adalah untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu sudah disampaikan kepada Presiden Zelensky."

Keempat atau poin terakhir, Retno menekankan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan. Indonesia, melalui Jokowi yang berkunjung ke sana, sudah memberikan obat-obatan dan komitmen untuk perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang.

"Jadi empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina). Untuk yang Shangri-La monggo Bapak call sama Pak Menhan," pungkasnya. (Gunawan Arianto)