Depok, MERDEKANEWS -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong kerja-kerja birokrasi secara kolaboratif agar semakin memiliki dampak ke masyarakat.
Kementerian PANRB mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB Tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.
“Maka penilaian reformasi birokrasi kita ubah. Pertama, sebelumnya fokus di hulu atau tata kelola internal birokrasi, sekarang fokus pada penyelesaian problem hilir rakyat seperti kemiskinan, inflasi, dan sebagainya,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat peluncuran Reformasi Birokrasi Tematik di kampus UI, Depok, Kamis (02/03).
Dia melanjutkan, perubahan kedua dalam penilaian reformasi birokrasi adalah bila dulu instansi pemerintah harus mengisi 259 komponen pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen, sekarang fokus pada 26 indikator hasil seperti angka kemiskinan, laju inflasi, besarnya belanja APBD untuk produk dalam negeri dan sebagainya.
“Ketika kita ingin memperoleh dampak, maka Kemenpan RB harus membuat kebijakan baru, bagaimana _tools_ yang dipakai juga mendorong birokrasi ini berdampak. Kita tidak boleh lagi dalam tumpukan kertas, mengubah regulasi yang selama ini fokus pada laporan, tapi kini harus lebih ke dampak. Ini yang hari ini kita luncurkan,” ujar Anas.
Anas menambahkan, perubahan _roadmap_ reformasi birokrasi yang dicanangkan diantaranya: penajaman _goal setting_; pemilihan kegiatan utama yang lebih fokus dan memberi dampak; berfokus pada reformasi birokrasi tematik; serta penajaman indikator penilaian RB.
“Inilah RB tematik yang saat ini kita dorong, yang ke depan kita ingin membumikan RB tematik. Kinerja penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri, manajemen inflasi, harus makin detail dan jelas. Hulu ke hilir harus jelas siapa mengerjakan apa. Inilah yang sering kami paparkan di daerah. Harus berani mengambil terobosan. Untuk mengukur kinerja bukan dari aspek yg selama ini ada, tapi juga soal investasi dan kemiskinan,” papar Anas.
Dalam acara itu, sebanyak 17 pimpinan kementerian dan lembaga (KL) menandatangani kesepakatan bersama terkait RB berdampak. Kolaborasi ini ditandatangani oleh Kementerian PANRB, ANRI, Ombudsman RI, BKN, KASN, Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, LAN, BPKP, BPS, LKPP, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkumham, BPK, KPK, serta Menteri PANRB.
-
Menteri PANRB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi Perpusnas Menteri PANRB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi Perpusnas
-
Kawal Kualitas Inovasi, Kementerian PANRB Lakukan Uji Coba dan Pembobotan Instrument Evaluasi Kawal Kualitas Inovasi, Kementerian PANRB Lakukan Uji Coba dan Pembobotan Instrument Evaluasi
-
Menteri PANRB Bahas Progres Portal Nasional Bersama Wakil Menteri BUMN Kita akan menggunakan API dari layanan digital yang ada di kementerian-kementerian. Nah kita harapkan ada percepatan dari proses pembangunan portal dan penggunaan API ini
-
Bersama BRIN, Menteri PANRB Bahas Penguatan Talenta Unggul Indonesia pemerintah tengah fokus dalam peningkatan SDM dengan menempatkan putra putri terbaik bangsa di pemerintahan
-
Menteri PANRB dan Kepala OIKN Bahas Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN ASN mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi ketika sudah berada di IKN, harus peka terhadap berbagai perubahan, mampu merespon segala peristiwa/kejadian yang di alami