Bamsoet Ingatkan Pentingnya Soliditas Bangsa Hadapi Ancaman 'Krisis di Atas Krisis'

Jakarta, MERDEKANEWS -- Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengungkapkan, keluarga besar FKPPI telah menyelesaikan berbagai Musyawarah Daerah (Musda), antara lain di Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah.

Dalam waktu dekat juga akan diselenggarakan Musda di Bali pada 20 Agustus 2022, dan Aceh pada 26 Agustus 2022.

"Penyelenggaraan Musda tidak lain untuk memastikan pergantian kepemimpinan secara berkala, sebagai bagian dari siklus tumbuh kembang organisasi yang sehat, serta menjadi tradisi yang akan terus berulang secara periodik. Sekaligus memperkuat konsolidasi FKPPI di berbagai daerah, sehingga senantiasa siap siaga membantu pemerintah di berbagai sektor. Dari mulai menjaga ideologi Pancasila dari berbagai serangan ideologi lain yang dapat memecah belah bangsa, hingga menjaga kondusifitas sosial dan ekonomi bangsa," ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Pengurus Harian FKPPI secara virtual dari Jakarta, Selasa (9/8/22).

Turut hadir para pengurus FKPPI antara lain, Ketua Umum Pontjo Sutowo, Sekjen Anna R. Legawati, Bendahara Umum Fary Djemi Francis, dan Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Edhie Baskoro Yudhoyono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kader FKPPI yang terdiri dari berbagai lintas kalangan, dari mulai pengusaha, politisi, seniman, dan lainnya, juga sedang mempersiapkan diri menghadapi potensi resesi global. Walaupun pertahanan ekonomi Indonesia terbilang cukup kuat dalam menghadapi kondisi dunia yang semakin tidak menentu pada 2023 mendatang, namun tidak ada salahnya untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini.

"Harga komoditas yang tinggi, normalisasi kebijakan moneter negara maju yang agresif, konflik Rusia-Ukraina, serta kemungkinan terjadinya ketegangan baru di Taiwan, menjadi beberapa faktor yang membuat kondisi sosial, politik, dan ekonomi dunia semakin dihadapkan pada ketidakpastian. IMF menyebut kondisi yang dihadapi dunia saat ini berada pada fase "krisis di atas krisis". Hal ini sedikit banyak akan turut berpengaruh terhadap kondisi nasional di Indonesia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, dalam menghadapi berbagai dampak "krisis di atas krisis" tersebut, bangsa Indonesia harus menggalang soliditas. Berbagai kegaduhan bangsa yang tidak produktif, terlebih cenderung memecah belah, harus dihentikan. Seluruh energi bangsa harus disalurkan untuk pemulihan dan penguatan ekonomi.

"Dampak resesi global jika tidak diantisipasi bisa menyebabkan krisis ekonomi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan krisis sosial, hingga krisis politik. Sebagai contoh, di Amerika saja, melemahnya aktivitas perekonomian dan pemutusan hubungan kerja massal telah menjadi sumbu bom waktu yang berujung pada kerusuhan massa dan penjarahan di berbagai negara bagian. Jika merujuk pada catatan sejarah, kita pun pernah memiliki catatan kelam ketika krisis ekonomi berujung pada krisis sosial pada tahun 1998," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, pada fase akhir, kegagalan mengendalikan krisis sosial akan mengantarkan pada fase berikutnya, yaitu krisis politik, yang akan mengancam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pada titik ini, kita menyadari bahwa ada hubungan kausalitas yang sangat erat antara stabilitas perekonomian dengan kondisi pertahanan dan keamanan negara.

"Saat ini kita memang belum menghadapi krisis ekonomi, krisis sosial, apalagi krisis politik. Selain karena kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mampu memulihkan perekonomian nasional, kita juga patut bersyukur memiliki TNI dan Polri, sehingga Indonesia tidak sampai masuk pada krisis sosial dan krisis politik. Peran TNI dan Polri tidak hanya melalui giat cipta kondisi, melainkan juga sebagai generator berbagai kebijakan penanggulangan pandemi, di samping berbagai aksi solidaritas dan bantuan kemanusiaan, baik yang dilakukan secara institusi kelembagaan, maupun secara pribadi dari personil-personil TNI dan Polri yang berjiwa patriot," pungkas Bamsoet.