merdekanews.co
Jumat, 13 Mei 2022 - 17:11 WIB

Selaraskan Paradigma Upaya Merapatkan Barisan untuk Satu Pemerintahan Digital

Deka - merdekanews.co
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berharap ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang terpercaya dan layanan yang berkualitas. Kesuksesan SPBE tidak terlepas dari kontribusi instansi pusat maupun daerah yang terus bersemangat menerapkan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan.

Jakarta, MERDEKANEWS – Satu pemerintahan digital niscaya diwujudkan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE sebagai key driver transformasi digital bertujuan untuk mengarahkan pengembangan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan pengguna SPBE.

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berharap ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang terpercaya dan layanan yang berkualitas. Kesuksesan SPBE tidak terlepas dari kontribusi instansi pusat maupun daerah yang terus bersemangat menerapkan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan.

“Semangat ini tentunya memerlukan keselarasan paradigma tata kelola pemerintahan secara umum agar kita semakin merapatkan barisan menuju Satu Pemerintahan Digital,” jelas Rini dalam pembukaan Forum Grup Discussion (FGD) Pelaksanaan Asistensi Penerapan SPBE Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (12/05).

Transformasi digital telah didukung tengan terbitnya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. SPBE merupakan suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

“Layanan publik dilakukan berbasis elektronik dengan berbagi pakai sumber daya baik aplikasi, infrastruktur, layanan, bahkan proses bisnis yang terintegrasi antar berbagai instansi baik pusat maupun daerah,” jelasnya.

Rini menyampaikan bahwa Arsitektur SPBE Nasional dapat menjadi _enabler_ dalam menyinergikan berbagai macam aspek dalam ekosistem digital nasional. Diantaranya melalui kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional.

“Diharapkan dengan adanya pemanfaatan Arsitektur SPBE Nasional maka penerapan transformasi digital akan terpadu secara nasional, menjadi lebih terarah membentuk _integrated government_ dan _integrated public services_,” tambah Rini.

RPerpres Arsitektur SPBE Nasional telah selesai disusun oleh Kementerian PANRB bersama instansi-instansi terkait yakni mengenai domain data dan informasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, domain aplikasi dan infrastruktur dengan Kementerian Kominfo, dan domain keamanan informasi dengan BSSN.

Sementara itu, Analis Kebijakan Madya Kementerian PANRB Perwita Sari yang menjadi salah satu narasumber dalam FGD tersebut menjelaskan arsitektur SPBE meliputi Manajemen Perubahan Arsitektur SPBE, Manajemen Risiko Arsitektur SPBE, Visi Misi SPBE, Referensi Arsitektur, Domain Arsitektur, dan Metadata Arsitektur. “Sistem Informasi Arsitektur SPBE dalam pelaksanaanya menggunakan aplikasi Abacus dan _template_ excel,” jelasnya.

FGD Pelaksanaan Asistensi Penerapan SPBE Tahun 2022 yang merupakan pertemuan kedua ini diadakan selama dua hari pada Kamis-Jumat, 12-13 Mei 2022. Acara ini diikuti oleh kementerian, lembaga, dan pemda. 

(Deka)





  • Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta, pada pukul 11.10 WIB, Jumat (01/07).


  • Menteri Tjahjo Minta PPK Awasi Jam Kerja ASN Menteri Tjahjo Minta PPK Awasi Jam Kerja ASN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan pengawasan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).