merdekanews.co
Kamis, 09 Desember 2021 - 19:06 WIB

Ditjen Hubdat Gandeng BMKG Gelar Bimtek SDP dan Sekolah Cuaca Lapangan

Deka - merdekanews.co
Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ir. Junaidi yang mewakili Dirjen Perhubungan Darat mengatakan, “Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BMKG dan para stakeholder terkait atas terselenggaranya kegiatan yang sangat luar biasa dan penting ini berkenaan dengan kesiapsiagaan kita semua selaku penyelenggara, operator, maupun masyarakat mengingat akhir-akhir ini cuaca yang ekstrem”.

Minahasa, MERDEKANEWS – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar Bimbingan Teknis Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Sekolah Cuaca Lapangan.

Bimtek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran digelar untuk Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan, Operator, dan Crew Kapal Penyeberangan Perintis di Provinsi Sulawesi Utara dan Sekolah Lapang Cuaca Perairan bagi operator dan pemilik perahu di Danau Tondano, Provinsi Sulawesi Utara pada 7-9 Desember 2021.

Dalam sambutannya, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ir. Junaidi yang mewakili Dirjen Perhubungan Darat mengatakan, “Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BMKG dan para stakeholder terkait atas terselenggaranya kegiatan yang sangat luar biasa dan penting ini berkenaan dengan kesiapsiagaan kita semua selaku penyelenggara, operator, maupun masyarakat mengingat akhir-akhir ini cuaca yang ekstrem”. Demikian disampaikan Junaidi dalam Puncak Acara Bimbingan Teknis Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Bagi Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan, Operator, dan Crew Kapal Penyeberangan Perintis di Provinsi Sulawesi Utara dan Sekolah Lapang Cuaca Perairan Bagi Para Pemilik Perahu Di Danau Tondano pada Kamis (9/11).

“Apabila membahas cuaca ekstrem, setiap menjelang bulan Desember dari BMKG sudah menyiapkan peralatan maupun perlengkapan secara menyeluruh. Oleh karena itu melalui sekolah lapang cuaca ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemilik perahu dan seluruh operator pelayaran baik pelayaran laut maupun sungai, danau, dan penyeberangan,” terang Junaidi.

Menurutnya kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran bagi para pengguna informasi cuaca perairan khususnya bagi operator dan pemilik perahu yang ada di Danau Tondano dalam merespon informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika  (MKG) secara tepat dan terukur sesuai standar dan aturan yang berlaku guna mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian lainnya.

“Indonesia memiliki banyak danau yang berpotensi untuk digunakan sebagai sarana transportasi. Salah satu danau yang berpotensi tersebut adalah Danau Tondano yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan masuk dalam wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara dan saat ini tercatat kurang lebih terdapat 127 kapal yang beraktivitas di Danau Tondano,” jelas Junaidi.

Sebagai informasi, Danau Tondano memiliki luas sekitar 4.278 hektar dan telah ditetapkan sebagai salah satu dari 15 (lima belas) Danau Prioritas Nasional melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2021.

“Ditjen Perhubungan dalam hal ini terus berupaya melalui berbagai dukungan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkeselamatan, sebagai contoh di Danau Toba (pembangunan kapal, pelabuhan, sistem pemantauan lalu lintas) mengingat pada tahun 2018 terjadi tenggelamnya KMP. Sinar Bangun menjadi kick off bagi kita semua untuk lebih meningkatkan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran,” tutur Junaidi.

Sementara itu, dalam laporannya Kepala BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara, Reinhard Ronald, menuturkan Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarakan acara sekolah lapang cuaca perairan bagi para operator dan pemilik kapal di Danau Tondano pada tanggal 7 Desember 2021 yang lalu.

“Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar Danau Tondano serta kapal-kapal penyeberangan di Provinsi Sulawesi Utara dapat beroperasi dengan selamat, aman, dan nyaman untuk melayani masyarakat Sulawesi Utara khususnya di daerah daerah 3 TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan),” tegas Reinhard. 

(Deka)