
Jakarta, MERDEKANEWS - Akun-akun fiktif bikin kacau. Ada 72 Ribu akun yang ikut mendaftar pembuatan paspor via online. Kebanyakan, mereka adalah pemohon fiktif.
"Jadi, ada orang-orang yang mendaftar secara fiktif, ada 72 (ribu)," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 13 Januari 2018.
Yasonna mencurigai bahwa oknum itu sengaja ingin menggangu sistem pendaftaran pembuatan paspor secara online. Hal itu, tentunya berdampak pada sistem aplikasi antrean paspor, sehingga mengganggu masyarakat yang akan mengajukan permohonan online.
"Kita sudah dibersihkan (72 ribu data fiktif)" ujarnya.
Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara dan Lembaga Sandi Negara untuk menyelidiki, sehingga tidak ada lagi yang bisa melakukan tindakan manipulasi pendaftaran paspor fiktif.
Berdasarkan data Ditjen Imigrasi tahun 2017, permohonan paspor mencapai 3.093.000, meningkat jika dibandingkan 2016, yang mencapai 3.032.000, dan pada 2015, yang mencapai 2.878.099.
Menurut Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno, terkait meningkatnya permohonan dan animo masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan dalam penggantian paspor, yaitu dengan menyederhanakan persyaratan menjadi cukup membawa e-KTP dan paspor lama saja
Ditjen Imigrasi juga menambah tempat pelayanan selain di 125 Kantor Imigrasi, pelayanan paspor juga diberikan di 10 Unit Layanan Paspor (ULP), 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), tiga Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan dua Mall Pelayanan Publik (MPP).
Selanjutnya, Ditjeni juga menambah kuota setiap kantor imigrasi agar dapat lebih banyak melayani masyarakat, serta memberikan pelayanan pada Sabtu dan Minggu, sejak Desember 2017 hingga Januari 2018.
(Khairy Ataya)
-
Tidak Berhenti di Hasto, KPK Cari Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Harun Masiku Penyidik tetap mendalami siapa lagi yang terlibat, siapa yang perlu kita akan mencari jawabannya
-
Pengamat: Reshuffle Kabinet Melindungi Kepentingan Jokowi Bisa dikatakan ini adalah untuk lebih pada melindungi kepentingan-kepentingan Presiden
-
Rawan Konflik Kepentingan, Menteri Jokowi yang Nyaleg Sebaiknya Mundur ICW menilai ada potensi konflik kepentingan ketika seorang menteri tetap menjabat sembari menjadi caleg
-
Tegas! Menteri dan Wamen yang Nyaleg Bakal Dievaluasi Jokowi Jika Berkinerja Jeblok Jokowi mengaku siap melakukan evaluasi dan bahkan tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet
-
Netizen: Sikap Kenegarawanan Ya Seperti AHY, Ini Salah Satu Contoh Kecilnya AHY tampak takzim menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa pada Menteri Yasonna yang tampak sangat berduka.