Pemprov Banten Ajak Media Digital Sosialisasikan Protokol Kesehatan dan Perangi Hoax

Banten, MERDEKANEWS -- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengajak seluruh media digital, khususnya Layanan Digital Antara, secara masif dapat turut serta mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan serta perangi hoax yang beredar dimasyarakat.

Hal itu diungkap oleh Gubernur dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Banten M Yusuf saat membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi bertema “Optimalisasi Diseminasi Informasi Kinerja Pemerintah Melalui Layanan Antara Digital Media Menuju Masyarakat Informatif” yang digelar oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Swiss Bell Hotel, Cikande, Kabupaten Serang (Senin, 12/04/2021).

“Ini sebagai komitmen dan upaya kita semua dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19  di Provinsi Banten,” ungkapnya.

Dikatakan, Layanan Digital Antara harus dapat berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk memerangi hoax dan disinformasi pada masa pandemi Covid-19. Di era digital, informasi sangat mudah dibagikan dan diakses melalui internet. Khususnya, media sosial yang memiliki peran cukup besar dan menjadi kanal yang sangat efektif untuk penyebaran informasi ke masyarakat.

“Seiring mudahnya berbagi  informasi serta tidak adanya proses verifikasi atau validasi dan derasnya berita hoax yang ikut tersebar akan semakin sulit untuk dibendung,” ujar Yusuf bacakan sambutan Gubenur.

Media digital, lanjutnya,  termasuk Layanan Antara Digital diharapkan dapat memberikan informasi yanag menjadi referensi yang nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi.

“Sebagai mitra Pemerintah Daerah, media digital saya harapkan dapat menyebarluaskan berbagai informasi tentang potensi  pembangunan Provinsi Banten kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, kata Gubernur, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dapat mengoptimalkan kemitraan media digital yang berorientasi kepada promosi destinasi wisata, potensi daerah, dan program kerja prioritas Pemerintah Daerah.

“Media digital sebagai ruang publik yang selayaknya menjadi the market places of ideas tempat penawaran berbagai gagasan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten sebagai badan publik bertekad melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui keterbukaan informasi publik. Perubahan pun sudah mulai dirasakan. Bahkan Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2020 menganugerahkan Pemerintah Provinsi Banten sebagai Badan Publik Informatif.

‘Sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 kita terus melakukan perubahan-perbuahan ke arah yang lebih baik. Mulai dari kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan kita mendapatkan penilaian informatif terkait keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi,” ungkap Eneng. (Anugue)