Dr. Sahmin Madina : Politik Uang dan Kekuasaan Pasca Pemilihan Pilkada Serentak

Jakarta, MERDEKANEWS - Politik uang pada setiap pelaksanaan pilkada masih subur terjadi, hal tersebut terjadi diantaranya disebabkan sebagian oknum elit-elit politik masih memberi ruang dan masih membiasakan cara-cara barter uang/sembako dengan kepentingan politik sesaat, inilah cara-cara yang kurang mendidik, apalagi pantas dan tidak elok, karena secara etika politik cara ini menghalangi para pemilih menjadi melek pendidikan politik.

Akibatnya masyarakat terbiasa dengan orientasi materi/money politik, sehingga dengan sukarela mau saja memilih calon-calon tertentu ketika diberikan uang.

"Di sisi lain, sebagian besar masyarakat tetap konsisten dan tidak terjebak pada rayuan serta praktik politik uang, mereka adalah contoh masyarakat yang memiliki kecenderungan berpikir rasional dan jauh dari politik uang untuk memilih calon kepala di daerahnya," kata Dr. Sahmin Madina, Dosen Prodi Politik Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo, di Jakarta, (16/12/2020)

Dr. Sahmin menegaskan kembali, meski ada yang hanya memikirkan imbalan materi saja, tetapi sebagian lainnya masih melihat profil calon-calon kepala daerah dengan seutuhnya, tanpa terjebak sikap materialisme. Masyarakat yang masih mempertimbangkan visi-misi serta program calon kepala daerah yang dipilihnya.

Dirinya mengatakan, segenap masyarakat yang masih terjebak sikap materialisme ini perlu memikirkan kembali untuk tidak menerima politik uang.

Mereka harus disadarkan untuk menolak praktik kotor tersebut, dan melihat lagi para calon yang akan dipilih dari visi-misi dan programnya.

"Dibanyak tempat orang berpikir cerdas,mereka melihat profil para calon,tanpa terjebak sikap materialisme,masih memiliki pertimbangkan sangat besar soal visi-misi dan program. Masyarakat lainnya memang harus kita sadarkan akan dampak buruknya politik uang," tuturnya.

Kesalahan tidak semuanya terjadi pada pemilih yang kurang melek politik, tetapi juga kepada para peserta pemilu yang akan dipilih.

Dr. Sahmin menghimbau,terjadinya praktik politik uang adalah tanggung jawab para elit-elit politik yang ragu dengan kemampuannya.

"Sikap tersebut membongkar dan merusak demokrasi dengan ambisi keluasaan atas kekuatan politik uang," tegasnya. (SY)