
Jakarta, MERDEKANEWS -- DPR RI meminta, Perdana Menteri (PM) Republik Vanuatu Bob Loughman dapat memahami sejarah dan mengerti akan Papua secara mendalam.
Ucapan Bob Loughman mengenai masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan Negara Lain.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/9/2020).
Azis menilai PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum Hubungan International.
“Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah clear serta di kukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV). Fakta inilah yang perlu di hormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI. Mungkin PM Vanuatu perlu belajar Ilmu Hubungan International sehingga memahami norma dan hukum secara benar,” kata Azis.
Politisi Golkar itu merasa heran dengan Negara Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga Sidang Umum PBB ke 75 tahun 2020 saat ini.
Azis menyarankan, jangan sampai isu yang dilontarkan merupakan sebuah pesanan atau tidak berdasar yang akan berdampak pada Vanuatu tersebut nantinya.
“Sudah jelas dalam PBB kita sepakat, seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian dunia. Vanuatu justru menghasut dunia dan menyebarkan Hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka pro separatis,” tegasnya.
Azis menekanan, Vanuatu perlu belajar etika dari konsep ASEAN sehingga bisa menerapkan nilai-nilai persahabatan yang baik tanpa mengintervensi apa lagi menuduh sesama negara berdaulat.
Azis pun mengapresiasi, tanggapan melalui hak jawab oleh Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu.
Sebagaimana diketahui Diplomat muda Indonesia memberi respon terhadap PM Vanuatu melalui hak jawab.
“Jika level PM Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma international. Saya mengapresi dan mendukung strategi dan langkah Kemenlu dalam hal ini,” tutur mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.
Desak PBB Damaikan Konflik Armenia-Azerbaijan
Azis mengaku, dirinya menyesalkan terjadinya konflik antara Armenia dengan Azerbaijan, untuk itu diirnya meminta PBB dan negara-negara di dunia untuk segera melerai eskalasi konflik yang berlangsung dengan segala cara dan mendorong kedua belah pihak agar memilih jalur perundingan secara damai.
“Saya meminta kepada Delegasi Indonesia di DK PBB untuk segera mendorong pertemuan guna mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kemenlu RI di Armenia dan Azerbaijan untuk segera mendata, memberikan informasi, memberikan perlindungan kepada WNI yang ada di kedua Negara. Termasuk menyiapkan rencana evakuasi secara massif jika konflik terus bereskalasi,” imbau Azis
Azis menjelaskan, belajar dari konfik yang terjadi di Suriah beberapa tahun lalu. Upaya penyelesaian konflik antara Armenia-Azerbaijan sejak awal sudah harus menerapkan pendekatan multilateralisme.
“Oleh karena itu DK PBB dapat segera menyerukan agar semua negara menarik diri atau tidak ikut campur dalam dinamika yang sedang berlangsung secara sendiri-sendiri,” sarannya.
“Kemenlu RI dan Kemenkominfo RI agar secara aktif melaporkan situasi terkini yang terjadi di kedua negara, khususnya terkait kondisi para WNI yang ada di kedua Negara,” pintanya.
Mantan Ketua Banggar itu juga meminta, Pemerintah perlu menguasai narasi dan isu yang berkembang terkait masalah ini dengan data dan fakta yang akurat.
Hal ini, tambah Azis untuk menghidari munculnya hoaks yang dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“Belajar dari kasus konflik di Suriah, kita tidak ingin isu konflik di Armenia dan Azebaijan justru menstimulus perdebatan di tanah air yang memperkeruh dinamika politik dalam negeri Indonesia” tutup legislator asal Dapil Lampung 2 ini. (SY)