PAN : Sanksi Diskualifikasi Paslon Pilkada Soal Protokol Kesehatan

Jakarta, MERDEKANEWS -- Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay melihat bahwa proses dan tahapan Pilkada sudah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan. Dari sisi pelaksanaan menurutnya, tahapan tersebut dilalui secara baik. Namun, tentu ada catatan-catatan kritis yang perlu diperbaiki.

“Kemarin, saat pendaftaran, banyak sekali pasangan calon (paslon), tim sukses (timses), dan masyarakat pendukung yang mengabaikan protokol kesehatan. Kalau fenomena seperti ini berlanjut pada tahapan berikut, tentu ini sangat berbahaya. Apalagi, jumlah orang yang terpapar semakin hari semakin tinggi,” kata Saleh, Senin (14/9/2020).

Dalam konteks ini menurut Pelaksana harian Ketua Fraksi PAN DPR ini, KPU, Bawaslu, dan DKPP diharapkan dapat berperan aktif untuk menertibkan paslon dan para pendukungnya. Harus ada aturan tegas yang diberlakukan.

“Kalau perlu, aturan itu dapat mendiskualifikasi paslon. Kalau hanya sekedar teguran lisan dan tulisan, sepertinya tidak efektif. Aturan yang dibuat harus lebih tegas,” ujarnya.

Jika paslon dan para pendukungnya bisa ditertibkan, Saleh memperkirakan tahapan pilkada bisa dilanjutkan. Titik perhatian utama adalah keamanan dan kesehatan masyarakat. Itu yang harus dipastikan oleh para penyelenggara.

“Jangan sampai ada masyarakat yang terpapar hanya karena ikut menegakkan demokrasi. Keselamatan dan kesehatan masyarakat haruslah menjadi prioritas. Keterlibatan semua pihak dalam hal ini sangat diperlukan,” pungkas Anggota Komisi IX DPR ini. (SY)