Wakapolri, Polri Bersikap Netral Di Pilkada 2020

Jakarta, MERDEKANEWS -- Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono menegaskan, Polri akan selalu bersikap netral saat Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Sudah beberapa kali disampaikan oleh Kapolri dalam video conference mengenai netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020,” kata Gatot menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding pada saat Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan jajaran Polri.

Bahkan, lanjut Gatot, sudah dibuatkan surat-surat telegram oleh Kapolri kepada seluruh jajaran guna menjaga netralitas setiap jajaran Polri di Pilkada Serentak 2020.

“Nanti kalau Bapak-Bapak menemukan kasus ada polisi yang tidak netral dapat dilaporkan ke pihak kami, ini ada Irwasum, untuk netralitas kepolisian nanti kita akan tangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Mengenai pengamanan Pilkada Serentak 2020, Gatot mengungkapkan, pihaknya telah membuat rencana pengamanan Mantap Praja.

“Kemudian kita juga menyiapkan rencana-rencana pengamanan sispamkota (sistem pengamanan perkotaan), dan terakhir kita punya pengamanan yang bernama rencana contigency,” ungkap mantan Asrena Kapolri ini.

Gatot menuturkan, semua langkah-langkah itu dipersiapkan sebagai antisipasi apabila terjadi gangguan kamtibmas di suatu daerah oleh Polda tersebut.

“Back up-nya bagaimana dari samping, dari atas, bahkan anggarannya juga ada yang kita siapkan berupa anggaran contigency untuk melakukan antisipasi itu,” paparnya.

Menurut Gatot, pilkada nanti akan berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya.

“Sekarang kita tentunya banyak pengarahan-pengarahan melalui virtual dan jumlah simulasi-simulasi yang sangat terbatas dalam protokol kesehatan Covid-19. Lalu kita juga bisa melibatkan masyarakat dan lainnya,” ucapnya.

Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui penambahan anggaran bagi Polri sebesar Rp19,6 triliun untuk tahun anggaran 2021.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono hadir mewakili Kapolri Jenderal Idham Azis di Raker dengan Komisi III DPR RI dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun anggaran 2021.

Dalam paparannya, Gatot menyampaikan awalnya Polri menganggarkan dana sebesar Rp 125,959 triliun kepada Kementerian Keuangan.

“Namun, Polri mendapatkan Rp111,975 triliun atau 88,89 persen dari kebutuhan anggaran Polri,” ungkap alumni Akpol 1988 ini

Maka dari itu, lanjut Gatot, Polri mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp19,688 triliun untuk tahun 2021.

“Polri telah mengusulkan tambahan anggaran rupiah murni pada penetapan Pagu alokasi anggaran, tahun anggaran 2021 kepada kementerian keuangan dan kementerian PPN Bappenas sesuai surat Kapolri nomor B/5487/LXXXIII-2020 sebesar Rp 19,668 triliun,” ujar Gatot.

Gatot menjelaskan, anggaran tersebut dipakai untuk anggaran belanja barang sebesar Rp4,487 triliun dan anggaran belanja modal sebesar Rp15,180 triliun.

Gatot pun meminta bantuan DPR RI, agar anggaran Korps Bhayangkara itu bisa disetujui.

“Kami memohon dukungan Pimpinan dan anggota badan anggaran DPR RI kiranya Polri mendapatkan anggaran sumber rupiah murni, pada penetapan alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp19,668 triliun,” katanya. (SY)