Fraksi PAN DPR RI Mendukung Kinerja Pemerintah Pusat Pemprov DKI Soal Corona.

Jakarta, MERDEKANEWS -- Anggota komisi IX DPR RI Saleh Daulay menilai langkah langkah yang harus diambil antara pemerintah pusat dan pemprov DKI mesti selaras di tengah terus naiknya angka positif corona.

"Saya menilai, koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI harus ditingkatkan. Sebab, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat." Kata Saleh Daulay lewat pesan singkat Sabtu, (12/9/2020).

Langkah yang di ambil oleh pemprov DKI yang menarik rem darurat untuk kembali melakukan PSBB banyak mengejutkan semua pihak karena terkesan mendadak termasuk Saleh Daulay sendiri, namun Saleh mengingatkan agar masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas."

Terkait tanggapan dari presiden Jokowi soal PSBB yang kembali di lakukan, Saleh menyebutkan bahwa masih ada kurangnya komunikasi, bahkan menteri Airlangga Hartarto belakangan diketahui menyatakan kebijakan PSBB adalah kebijakan mendadak.

"Belakangan, presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, pak Airlangga menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil". Kata ketua fraksi PAN DPR RI.

Saleh Daulay berharap, ke depan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah memiliki landasan kajian dan evaluasi yang matang  sehingga menghasilkan kebijakan nyata dan jelas bagi rakyat Indonesia.

"Kita berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas." Kata wakil ketua MKD DPR RI.

Saleh menghimbau kepada gubernur Anies Baswedan untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait, karena dirinya mengakui sosok mantan rektor universitas Paramadina tersebut adalah seorang pekerja yang baik, agar masyarakat tidak bingung mengikuti peraturan peraturan yang ada.

"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan covid-19 beserta seluruh jajarannya". Kata legislator Sumut II.

"Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?" Tandasnya. (SY)