Wacana Penundaan Pilkada 2020 DPR Berkoordinasi Bersama Mendagri

Jakarta, MERDEKANEWS - Banyaknya permintaan penundaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang dari sejumlah LSM, lantaran dikhawatirkan terjadi kerumunan massa pada saat tahapan Pilkada dilakukan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pimpinan DPR RI masih berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI yang membawahi KPU dan Bawaslu serta tahapan-tahapan dari pilkada.

“Sampai sejauh ini memang tidak bisa dihindari retorika pilkada ya memang pesta rakyat yang berlangsung 5 tahun sekali itu,” kata Dasco kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/9/2020).

Dasco menilai, agak sulit memberikan pengertian kepada masyarakat walaupun mereka memakai masker, tetapi jaga jaraknya tetap belum dapat diterapkan.

“Oleh karena itu, setelah melihat perkembangan dari pada pendaftaran dan proses-proses tahapan awal dari pada pilkada ya mungkin DPR RI akan segera melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara dan Kemendagri untuk memikirkan langkah yang tepat ketika akan berlangsung proses pemilihan maupun kampanye,” papar Waketum Partai Gerindra ini.

Dasco berharap, semua pihak dapat terlebih dahulu bertemu untuk membahas bersama kelanjutan dari Pilkada serentak nanti.

“Kalau soal penundaan saya pikir ini mesti dibicarakan dengan berbagai pihak yang berkepentingan,” ungkapnya.

Terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara penuh pada 14 September mendatang, Dasco menyatakan, PSBB di wilayah DKI Jakarta memang belum dicabut hingga saat ini.

“Menurut saya, PSBB itu kan sudah mendapat persetujuan Kemenkes, kalau tidak salah tanggal 7 April lalu dan sampai sekrang memang belum dicabut,” jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Dasco melanjutkan, sudah beberapa kali PSBB disesuaikan dengan keadaan yaitu PSBB yang kemudian terbatas.

“Akhirnya karena melihat situasi dan kondisi saat ini di DKI angka Covid melonjak akhirnya dikembalikan lagi PSBB seperti yang awal,” bebernya.

Menurut Dasco, satu-satunya cara untuk menekan angka penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan PSBB yang ketat seperti awal.

“Saya pikir ini mudah-mudahan bisa menekan angka Covid, namun PSBB ini harus diikuti oleh semua pihak dengan mematuhi aturan-aturan yang ada,” imbuhnya.

Dasco mengaku, DPR RI telah mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan jaring-jaring pengaman selama masa PSBB.

“Hal ini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran selama PSBB karena satu dan lain hal, berhubungan dengan fasilitas masyarakat yang tidak siap dalam PSBB ini,” terangnya.

Dasco pun mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai daerah yang paling banyak menyumbang angka Covid-19 untuk lebih melakukan upaya nyata mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas.

“Karena memang sentralnya di ibukota, karena kegiatannya memang banyak jangan lupa koordinasi dengan daerah-daerah penyangga untuk melakukan pencegahan yang dianggap perlu dalam hal PSBB ini dilaksanakan, tukasnya.

Dasco menilai, sebenarnya PSBB transisi memang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

“Karena memang angka yang kemudian ada mau tidak mau kembali ke PSBB. Hal ini memang perlu ada pola baru tentang pola penanganan Covid-19 bisa dimaklumi.

Soal pemindahan ibukota negarau, Dasco mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda pemindahan ibukota negara di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami apresiasi pemerintah yang dalam hal ini memang kemudian peka dalam situasi dengan kondisi saat ini,” ucapnya.

Dasco menghimbau, pemerintah harus lebih fokus untuk menangani pandemi Covid-19 yang grafiknya kian tinggi.

“Kemudian pemerintah masih harus memerlukan payung hukum menyiapkan sarana dan prasarana, dan lain-lain yang memang memiliki waktu dan energi yang banyak,” sambungnya.

Dasco menyarankan, agar anggaran pemindahan ibukota negara sebesar 2 triliun rupiah dapat dialihkan untuk mendukung penuntasan pandemi Covid-19.

“Seingat saya, anggaran pemindahan ibukota itu anggarannya sebesar 2 triliun rupiah mungkin bisa diahlikan untuk dimanfaatkan mendukung penuntasan pandemi Covid-19 ini,” pungkas legislator asal Dapil Banten 3 ini. (SY)