Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan Dana Desa di seluruh desa di Indonesia.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan, pengawasan dana desa perlu disempurnakan mengingat uang negara tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa yang sangat memiliki problematika berbeda-beda.
"Kompleksitasnya yaitu pengelola dana desa tentu adalah pemerintah desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan segala variabel yang ada, dengan segala sosial politik masyarakat yang ada," ucap Gus Menteri di kantor BPKP Jakarta, Selasa (11/08/2020).
Kemendes PDTT, lanjut Gus Menteri, selalu melakukan penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi desa untuk menutup celah penyelewengan dana desa, termasuk BLT Dana Desa yang diperuntukkan kepada warga yang terdampak Covid-19.
Doktor Honoris Causa dari UNY ini melanjutkan, masalah lain adalah terdapat pada regulasi yang tidak selaras antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemendes PDTT memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa, akan tetapi tidak memiliki hak memantau progres penggunaan dana desa, berapa dana yang sudah digunakan dan untuk apa saja.
"Ini yang kita diskusikan dan kayaknya solusinya itu ada di BPKP, nanti bagaimana BPKP memberikan solusi terkait sistem pengawasan dana desa ini," pungkas Gus Menteri. (Gaoza)
-
Menteri PANRB Dukung Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kemendes PDTT Menteri Anas mendukung penguatan akuntabilitas kinerja Kemendes PDTT, terutama dalam hal reformasi birokasi (RB) tematik
-
Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendes PDTT Disetujui Naik Jadi 80 Persen Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendes PDTT Disetujui Naik Jadi 80 Persen
-
Gus Halim: Redistribusi Uang saat Mudik Lebaran Perkuat Desa Wisata Gus Halim: Redistribusi Uang saat Mudik Lebaran Perkuat Desa Wisata
-
Tabrakan di Gerbang Tol Halim, Pakar Soroti Mitigasi ETLE Polri semestinya truk yang membahayakan itu sudah bisa disetop sejak jauh dari TKP sebelum makan korban
-
Gus Halim: Prosedur Pengelolaan Dana Desa Perlu Aturan Lebih Baku Pengawasan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada BPD. Melainkan membutuhkan lembaga lain yang lebih otonom dari kepentingan di desa, seperti pemerintah pusat