merdekanews.co
Jumat, 07 Agustus 2020 - 21:49 WIB

Lagi, Fikasa Group Dilaporkan Para Nasabah, Jokowi Diminta Tegakkan Hukum Mafia Investasi Bodong

Gaoza - merdekanews.co
Tim advokat kasus gagal bayar uang nasabah dari LQ Indonesia Lawfirm 

Jakarta, MERDEKANEWS -- Keluarga Salim pemilik Fikasa Grup dilaporkan puluhan nasabahnya ke Polda Metro Jaya kasus dugaan gagal bayar investasi bodong dengan akumulasi senilai Rp100 miliar.

Keluarga Salim dilaporkan dengan laporan Polisi No: LP/4672/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 7 Agustus 2020 dengan tuduhan Tindak Pidana UU Perbankan, Penipuan Pasar Modal, Pencucian Uang dan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.

Pelapor advokat Bryan Roberto Mahulae, menjelaskan bahwa LQ Indonesia Lawfirm dipercaya oleh masyarakat, khususnya para korban untuk menjadi kuasa hukum mengawal kasus ini. Bryan selaku kuasa hukum mengatakan bahwa ini adalah Laporan Polisi ke 3 yang ditangani oleh LQ Indonesia Lawfirm untuk Fikasa Group.

Modus pidana yang dilakukan adalah dengan menerbitkan surat hutang dan Repo melalui anak perusahaannya PT Wahana Bersama Nusantara dan Tiara Global Propertindo yang berujung hilangnya dana nasabah yang disetorkan. 

"Kami melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Agung Salim, Bakti Salom, Dewi Salim, Ely Salim, Christian Salim dan Chandra Wijaya," ujar kuasa hukum puluhan nasabah, Bryan Roberto Mahulae kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (7/8/2020).

Bryan menyebut Keluarga Salim merupakan pengurus dari PT. Tiara Global Propertindo dan PT. Wahana Bersama Nusantara yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai Fikasa Grup.

Perusahaan-perusahaan milik Salim Fikasa Grup ini diduga telah mengumpulkan dana masyarakat tanpa izin sehingga nasabah yang menempatkan dananya mengalami kerugian rata-rata diatas Rp500 juta. 

Modusnya, kata Bryan, para nasabah diiming-imingi untuk menanamkan investasi dengan bunga menggiurkan, lebih besar dari aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yakni 8 sampai 11 persen.

"Sampai pada saat jatuh tempo (dananya) tidak bisa dicairkan," jelas Bryan.

"Nilai kerugian pada laporan ini Rp17, 5 M. Tetapi ini merupakan akumulasi dengan nilai total Rp100 M dengan jumlah korban sebanyak 40 orang lebih," lanjut Bryan.

Nasabah yang sudah menempatkan dananya, kata Bryan, tak cuma bunganya yang macet dibayarkan ketika jatuh tempo. "Pokoknya atau penempatan dana yang telah diinvestasikan pun tidak dikembalikan oleh perusahaan tersebut," terangnya seraya menyebut rata-rata jatuh temponya bervariasi, dari 1 dan 3 bulan sampai 12 bulan. 

Menurutnya, laporan polisi dilayangkan setelah somasi yang dilayangkab dua kali tidak ada respons positif dari pihak Fikasa Grup. "Kita juga menyertakan sejumlah barang bukti bilyet dan perjanjian promissory (surat sanggup bayar)," beber Bryan.

Surat sanggup bayar atau biasa juga disebut "surat promes" atau promes yang dalam bahasa Inggris disebut juga promissory note. Dalam akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah suatu kontrak yang berisikian janji secara terinci dari suatu pihak untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. 

"Kami telah mengirim somasi, tetapi kita tidak melihat itikad baik dari perusahaan tersebut sehingga kami melaporkan pengurus dari perusahaan tersebut supaya bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana ini," imbuhnya.

Bryan berharap keluarga Salim Fikasa Grup ada itikad baik menyelesaikan kasus ini sehingga dana nasabah bisa  dikembalikan.  

Advokat Bryan Roberto Mahulae, SH berharap agar para korban lainnya jangan takut untuk melaporkan dugaan pidana agar bisa diusut oleh pihak Kepolisian. Sebab telah dibuka Posko Korban Investasi Fiktif di 0818899800 untuk para korban masyarakat yang terkena kerugian investasi bodong. 

 

JOKOWI DIMINTA TEGAKKAN HUKUM TERHADAP MAFIA INVESTASI BODONG 

Advokat Alvin Lim, SH, MSc ,CFP sebagai founder LQ Indonesia Lawfirm menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya perusahaan investasi bodong yang memakan korban masyarakat. 

Menurutnya, timbulnya korban dimasyarakat tentunya tidak lepas dari kurangnya pengawasan dan pencegahan dari regulator perusahaan keuangan. "Apakah OJK sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila laju korban investasi bodong terus bertambah?" ujarnya dengan nada heran.

Alvin Lim, meminta agar Presiden Jokowi sebagai kepala negara peduli terhadap penegakan hukum, terutama memberantas investasi bodong. Sebagai mantan Vice President, Bank of Amerika, Alvin Lim menyatakan bahwa turunnya ekonomi 5% di kuartal II tahun 2020 tidak terlepas dari lemahnya kontrol penegakan hukum di bidang keuangan. "Uang masyarakat yang ditipu para mafia investasi bodong ini dilarikan ke luar negeri sehingga tidak heran ekonomi Indonesia akan terus menurun selain terkena wabah Covid," jelasnya.
 
Menurut Alvin, masyarakat yang uangnya ditipu mencapai ratusan ribu orang dengan sekitar 30-an perusahaan investasi yang gagal bayar dan memakai modus PKPU untuk menghindari tanggung jawab. Presiden sebagai kepala negara diminta untuk bisa tegas memberikan perintah kepada aparat penegak hukum untuk berani menindak oknum perusahaan investasi bodong, karena tugas advokat hanya mampu mengawal kasus pidana. Sedangkan untuk penyidikan adalah wewenang penyidik Polri untuk memproses aduan. 

"Kasihani masyarakat selalu jadi korban lantaran hukum tajam kebawah tumpul ke atas, Pak Presiden," ucap Alvin Lim. 

Indonesia, ditegaskan advokat Alvin Lim butuh kepala negara yang peduli kepada masyarakat terutama yang sedang ditindas para oknum Taipan "Skema Ponzi" yang merugikan ribuan korban. "Ditengah pandemik Corona, kami tahu Bapak Kepala Negara sedang memikirkan ekonomi, kesehatan masyarakat. Kerusakan ekonomi terjadi karena bobroknya penegakkan hukum," ucapnya dan berharap agar Presiden memangjk Kapolri atau Kapolda untuk menelaah kasus-kasus hukum yang mandek. (Gaoza)