Jakarta, MERDEKANEWS -- Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang harus berjalan secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil).
Namun, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, keselamatan dan keamanan dari Covid-19 juga harus menjadi perhatian utama.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 Agustus 2020.
"Ada dua hal yang menjadi penekanan utama bahwa Pilkada 2020 ini harus semakin berkualitas dan aman Covid sehingga aspek kesehatan, keselamatan, petugas, peserta, dan pemilih harus menjadi prioritas," ujarnya.
Presiden menyampaikan bahwa penerapan protokol kesehatan harus konsisten diterapkan untuk mencegah munculnya klaster penularan baru di saat Pilkada serentak tersebut.
Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat pandemi baik tingkat lokal maupun nasional juga diselenggarakan di sejumlah negara seperti Singapura, Jerman, Prancis, hingga Korea Selatan.
Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan jajarannya untuk memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang dilakukan dengan upaya protokol kesehatan yang memadai sehingga memberi rasa aman.
"Kita juga harus meyakinkan pemilih bahwa KPU juga pemerintah sangat _concern_ terhadap kesehatan dan keselamatan dari Covid sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman dan kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik," ucap Presiden.
Lebih jauh, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah momentum baru untuk melahirkan sekaligus menampilkan cara-cara dan terobosan baru dalam pelaksanaan Pilkada baik dari sisi penyelenggara maupun pesertanya.
"Tentu saja ini menjadi momentum untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi baru, dalam berdemokrasi di masa pandemi baik itu dari sisi penyelenggara maupun peserta," tuturnya.
Selain itu, antisipasi terhadap potensi kerawanan dan keamanan menjelang Pilkada serentak mendatang juga harus ditingkatkan.
(Gaoza)
-
Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Pascagempa Sulbar Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan bangunan tersebut dilakukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,31 triliun
-
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
-
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah
-
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Pasangan Anies-Muhaimin Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
-
Pencalonan Gibran Sah, MK Tolak Dugaan Adanya Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tersebut