Jakarta, MERDEKANEWS -- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas percepatan proyek strategis nasional jalan tol, yaitu jalan tol Trans-Sumatera dan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Istana Merdeka.
Dalam pengantarnya, Presiden menjelaskan bahwa kedua jalan tol memiliki peran yang strategis, terutama dalam memberikan dorongan bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Rapat terbatas pada pagi hari ini kita akan lihat mengenai percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol, utamanya di Trans-Sumatera dan yang kedua di Cisumdawu. Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita,” kata Presiden, di Istana, Selasa (7/7/2020).
Untuk diketahui, jalan tol Trans-Sumatera memiliki panjang kurang lebih 2.765 kilometer. Presiden Jokowi berharap kehadiran jalan tol tersebut bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera.
“Sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2-3 kali lipat terhadap PDB (produk domestik bruto),” imbuhnya.
Berkaitan dengan jalan tol Trans-Sumatera, Kepala Negara menyebut kebutuhan untuk investasinya sebesar Rp476 triliun. Dari total investasi itu, lanjutnya, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386,76 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024. Untuk itu, Presiden meminta agar kelayakan finansialnya dikalkulasi, berikut opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tersebut.
“Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (penyertaan modal negara) dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, Presiden meminta agar hambatan-hambatan di lapangan segera diselesaikan. Beberapa hal yang masih terkendala antara lain proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang juga terhambat karena urusan administrasi.
“Coba nanti saya ingin mendengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan terutama Kementerian ATR/BPN. Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik di Kementerian ATR/BPN maupun di Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya, kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati,” tegasnya.
“Saya melihat ini yang banyak memang kendala-kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu,” tandasnya.
-
Jokowi Ajak Masyarakat Mudik Lebih Awal Jelang Lebaran Mudik tahun ini adalah mudik yang akan sangat besar sekali, kenaikannya 56 persen dibanding tahun yang lalu. Total yang akan mudik 190 juta pemudik tahun ini kurang lebih, ini dari survei. Oleh sebab itu, saya mengimbau, mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal
-
Terima THR Lebih Kecil, Netizen Nggak Ikhlas Potongan PPh 21, Begini Penjelasan DJP Banyak netizen yang tidak ikhlas dengan potongan PPh 21, mereka mempertanyakan perhitungan mengenai PPh 21 untuk THR
-
Presiden Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Amran Lakukan Percepatan Tanam Padi Potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang berlangsung dalam dua bulan yakni Maret-April mencapai 8,46 juta ton. Produksi pada Maret diperkirakan mencapai 3,54 juta ton dan April sebesar 4,92 juta ton
-
Jokowi Bersama Mentan Amran dan Menteri Lainnya Nobar Timnas Indonesia vs Vietnam di Palu Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat
-
Tingkatkan Mobilitas dan Ekonomi di Sulteng, Jokowi Resmikan Rehabilitasi Pelabuhan Wani dan Pantoloan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan dilakukan pasca terdampak bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan sekitarnya pada tahun 2018 silam