Simontana KLHK Raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020

MERDEKANEWS -Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (Simontana) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). 

Simontana, adalah sistem yang dibangun KLHK untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

Sistem ini dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengungkapkan, kegembiraannya setelah mendapat kabar Simontana berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

"Alhamdulillah, saya bangga atas keberhasilan inovasi Simontana, serta inovasi KLHK lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan negara,” ujar Siti, Jumat (19/06).

Menurut Siti, ini kali keempat berturut-turut  tiap tahun sejak tahun 2017 KLHK mendapatkan apresiasi dan pengakuan dalam hal inovasi teknologi informasi,  yang baik, dalam membantu pengambilan keputusannya.
  
Artinya, usaha kerasnya untuk membuat pola-pola kerja dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya alam, hutan dan lingkungan semakin sistematis. 

“Saya sangat tahu dan percaya bahwa hal itu bukanlah,  Terima kasih dan apresiasi yang tinggi saya sampaikan atas kerja keras para ASN KLHK dalam memberikan pelayanan kepada publik," kata Siti. 

Lebih lanjut Siti mengatakan, secara khusus, Simontana memiliki tujuan untuk menyediakan data penutupan lahan secara seri, termasuk perubahannya dalam bentuk deforestasi, reforestasi dan degradasi hutan untuk perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan antar periode. 

Simontana menyediakan data untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia per provinsi, di mana data penutupan hutan menjadi salah satu indikatornya. 
Simontana tambah Siti,  juga menyediakan data utama untuk penentuan lahan kritis, juga untuk kepentingan penyempurnaan tata kelola hutan melalui penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yaitu data hutan alam primer. 

Sistem ini juga menyediakan data untuk perencanaan pembangunan sektor kehutanan seperti RPJMN, RKTN, Alokasi Pemanfaatan, Rehabilitasi Lahan dan sebagainya. 

Sistem ini telah menjadi salah satu sistim pemantauan hutan nasional yang stabil, konsisten dan berlangsung cukup lama (+ 20 tahunan), dimana banyak pihak atau negara biasanya kesulitan dalam memaintain kesinambungan sistim sejenis.

Dukung Sistem MRV REDD+ Sektor Lahan

Dikatakan Siti, pada masa sekarang, Simontana juga dipergunakan sebagai pendukung utama sistem MRV REDD+ sektor lahan dan implementasi pembayaran berbasis hasil (Result-Based Payment) REDD+. 

Selain itu,  Simontana juga digunakan sebagai media pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca, pelaporan dalam Forest Resource Assesment – FAO, penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL) dan kebutuhan internasional lainnya.

Sebelum Simontana berhasil menjadi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada tahun 2020 ini, ungkap Siti, KLHK juga telah meraih kesuksesan yang sama pada waktu yang lalu. Berturut-turut selama 3 tahun, 2017, 2018, dan 2019 KLHK berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik bahkan menjadi Top 40.

Dalam rangka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020, Kementerian PAN RB menerima 2.250 proposal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. 

Kemudian Tim Panel Independen menilai dan menetapkan nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, yang salah satunya berasal dari KLHK.

Pada tahun 2017, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang terpilih sebagai salah satu dari 99 terbaik inovasi pelayanan publik juga masuk menjadi Top 40. 

SIPUHH membantu industri perkayuan serta kehutanan untuk mengurangi beban biaya ekonomi tinggi dalam pengurusan dokumen-dokumen kayu.

Kemudian pada tahun 2018, Inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikembangkan KLHK juga menjadi peraih Top 99 dan juga berhasil menuju Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. 

Inovasi ini merupakan salah satu instrumen dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 
SILK merupakan platform on-line untuk mempermudah para eksportir dalam penerbitan dokumen legalitas kayu seperti Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT, sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia. 

Keberhasilan inovasi SILK-SVLK ini bahkan berlanjut, hingga disertakan Kemenpan-RB dalam kompetisi inovasi internasional United Nation Public Service Award 2019.

Seperti diketahui, tahun 2019, dua inovasi KLHK juga berhasil masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB,. Dua inovasi tersebut adalah Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan Sipongi (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web). 

Proper adalah program pengawasan terhadap industri yang bertujuan mendorong ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Sedangkan Sipongi merupakan sistem informasi yang dibuat sebagai dasar untuk mencegah terjadinya karhutla melalui deteksi dini hotspot/titik api. 

Dua inovasi KLHK tersebut juga berhasil masuk ke tahapan selanjutnya yaitu Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang penyerahan penghargaannya diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Bahkan satu  inovasi meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan ditingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019, yaitu SVLK.  (MUH)