Jakarta, MERDEKANEWS -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Biro Humas Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan komunikasi publik untuk mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual dengan seluruh Diskominfo dan Biro Humas seluruh Indonesia, Rabu (10/06/2020).
“Segera saja melakukan komunikasi atau rapat-rapat virtual mungkin dengan teman-teman penyelenggara, KPU dan Bawaslu di daerahnya masing-masing, segera berdialog dengan mereka karena pada akhirnya penyelenggara di tingkat daerah lah yang akan melaksanakan tugas-tugas itu, termasuk narasi apa yang bisa disinergikana, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh,” kata Bahtiar.
Dengan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, Bahtiar berharap para Diskominfo dan Biro Humas di daerah memahami rambu-rambu sosialisasi dan narasi yang hendak dibuat. Jangan sampai, bentuk komunikasi publik yang dilakukan, justru melanggar produk hukum yang berlaku.
“Komunikasi publik benar-benar dalam kerangka mensukseskan Pilkada, jangan sampai offside, misalnya mensosialisasikan dengan memasang photo kepala daerahnya, memasang tagline yang justru Dinas Kominfo ini atau bagian humas justru dianggap malah bagian dari tim sukses, nah ini yang saya kira betul dijadikan perhatian,” jelasnya.
Selain dengan penyelenggara pemilu di tingkat daerah, koordinasi juga diperlukan dengan gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah, Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, dan stakeholder terkait guna mensukseskan Pilkada yang demokratis, lancar, dan aman dari Covid-19.
“Koordinasi dengan forkompinda, dari kepolisian, kejaksaan dan dengan TNI/Polri setempat karena mereka juga punya unit-unit yang bisa membantu mempublikasikan kepada masyarakt, kemudian juga ditambah dengan gugus tugas daerah termasuk dinas kesehatan setempat, supaya ada narasi yang sama kita mensukseskan pilkada serentak 2020 yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, yang jujur dan adil, dan aman covid-19,” terangnya.
Ditambahkannya, langkah cepat perlu dilakukan mengingat salah satu kesuksesan Pilkada terukur dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan gencarnya sosialisasi dan komunikasi publik yang dilakukan. Diharapkan mampu membangun persepsi optimisme pelaksanaan Pilkada yang lancar dan aman dari Covid-19, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
“Saya kira ini perlu langkah cepat untuk membangun narasi tunggal *Pilkada Serentak 2020 Luber Jurdil Aman Covid-19* di daerah masing-masing pada 270 daerah, terutama yang akan melaksanakan pilkada, bantuan komunikasi publik ini apa saja yang dibutuhkan perlu koordinasi. Syukur alhamdulillah seluruh rekan dinas kominfo, biro humas dan bagian humas semuanya sudah bekerja dan siap mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang LUBER JURDIL dan AMAN dari COVID-19, tutupnya. (Gaoza)
-
Mendagri: Halalbihalal Idul Fitri 2024 Momentum Penguatan Internal yang Lebih Solid halalbihalal kali ini menjadi momentum penguatan internal yang lebih solid dan baik bagi Kemendagri dan BNPP
-
Pentingnya Kelembagaan Pengelola Sampah di Daerah, Kemendagri Dorong Pemisahan Operator dan Regulator Pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota
-
Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah
-
Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal
-
Kemendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Guna Menurunkan Angka Kemiskinan Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung baik. Catatan kami ke depan kita memerlukan strategi yang melibatkan multiaktor dan sektor dengan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi lebih tepat sasara