Top, Laju Deforestasi RI Turun Jadi 0,44 Juta Ha

MERDEKANEWS -Konservasi keanekaragaman hayati mengalami penurunan laju deforestasi. Angka deforestasi menurun tajam di masa pemerintahan Presiden Jokowi. 

Penurunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam pemenuhan target dan sasaran global yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati hutan. 

“Deforestasi global baru-baru ini menurun hampir 40 persen, dan Indonesia berkontribusi penting dalam penurunan tersebut. Deforestasi tahunan Indonesia pernah mencapai lebih dari 3,5 juta hektar dalam periode 1996 hingga 2000, namun telah turun tajam menjadi 0,44 juta dan akan terus turun di masa mendatang," ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada diskusi panel State of the World’s Forests 2020 (Sofo 2020) virtual launch yang dipusatkan di Kantor Pusat FAO Roma, Italia, Jumat, (22/05).

Pertemuan virtual ini dihadiri 492 peserta dari Negara-negara anggota FAO. Turut hadir Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen, dan delegasi penting negara lainnya.

Pada tingkat ekosistem, kata Siti, Indonesia memiliki 51 juta hektar kawasan lindung, atau lebih dari 28 persen daratan. Ini belum termasuk 1,4 juta hektar Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang ada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. 

Selain itu, juga cukup banyak di dalam konsesi hutan tanaman industri atau HTI yang diperkirakan bisa mencapai tidak kurang dari 2 juta hektar.

"KLHK bekerja keras konsolidasikan High Conservation Value kawasan berupa kebijakan kawasan lindung dalam upaya melakukan konektivitas habitat satwa yang terfragmentasi selama ini karena perizinan konsesi," jelas Siti.

Pada tingkat spesies, Indonesia telah menyusun peta jalan memulihkan populasi 25 spesies target yang terancam punah. Dari 270 lokasi pemantauan, diketahui beberapa populasi spesies meningkat dalam lokasi pemantauan, seperti Jalak Bali, Harimau Sumatra, Badak Jawa, Gajah Sumatra, dan Elang Jawa.

Pada tingkat genetik, Indonesia telah mempromosikan bioprospeksi untuk keamanan dan kesehatan pangan, seperti Candidaspongia untuk anti-kanker, dan gaharu untuk disinfektan, yang produksinya telah ditingkatkan selama pandemi.

Terkait penurunan laju deforestasi yang signifikan di Indonesia kata Siti, tak lepas dari serangkaian tindakan korektif pemerintah di bawah arahan dan kebijakan Presiden Jokowi. 

Seperti pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) melalui perbaikan peringatan dini dan antisipasi, dan mitigasi. Selain itu,  dilakukan pengelolaan lahan gambut, melalui moratorium izin baru dan pemanfaatan secara tepat lahan gambut, serta pengaturan muka air tanah dengan teknik hidrologi.
 
Tak hanya itu, Siti juga melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal, termasuk penerapan efektif sistem jaminan legalitas hutan Indonesia yang dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 

Pemerintah juga melakukan moratorium izin baru pengusahaan perkebunan kelapa sawit dan pengembangan koridor satwa di areal konsesi yang merupakan habitat satwa.

Berbagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan pun terus dilakukan dengan target mencapai 4 juta hektar selama lima tahun ini. Serta melakukan percepatan Program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha lahan hutan.

“Penurunan deforestasi baru-baru ini telah diakui secara internasional. Bahkan pada Juni, pembayaran pertama di bawah kerja sama bilateral kami dengan Norwegia akan dilakukan dengan nilai 56 juta USD,” tuturnya.

Sebagai penutup, eks Sekjen DPD ini mengimbau negara-negara, baik secara individu maupun bersama-sama untuk memprioritaskan perlindungan dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati, sejajar dengan pentingnya isu perubahan iklim. 

Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu mengatakan, bahwa tema yang diangkat relevan dengan situasi, di mana kesehatan manusia sangat tergantung dengan kesehatan hutan. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen menyatakan, bahwa hubungan antara hutan dan pertanian sangat penting dalam sebuah lanskap. 

Dalam UN Decade of Ecosystem Restoration, hutan memegang peranan penting untuk menyelamatkan ekosistem yang ada di dunia.

Dalam agenda Sofo 2020 yang dilakukan secara virtual, Menteri Siti didampingi Penasihat Senior Menteri Effransyah, Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, Tenaga Ahli Menteri KLHK, Sri Murniningtyas, Kepala Biro KLN, Teguh Rahardja dan Direktur KKH KSDAE Indra Exploitasia. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sangat terkait dengan memberikan prioritas pembangunan lingkungannya pada isu tersebut. (MUH)