Jakarta, MERDEKANEWS -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memastikan bahwa aplikasi anak negeri yang dibuat untuk membantu melacak penyebaran virus corona, PeduliLindugi, aman dari ancaman peretas (hacker).
"Aplikasi ini aman dan dikembangkan oleh anak bangsa sendiri. Sudah bisa didownload di Play Store and App Store," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Sabtu (18/4).
Oleh karenanya, Johnny meminta kepada masyarakat, terutama ASN, TNI, Polri serta pegawai BUMN agar secepatnya bisa mengunduh aplikasi tersebut di ponsel pintarnya masing-masing.
Terkait data pribadi, kata Johnny, juga dijamin telah dilindungi melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 171 Tahun 2020. Semua pihak yang mengelola aplikasi tersebut diwajibkan untuk melakukan pembersihan data saat kondisi darurat kesehatan pandemi COVID-19 telah berakhir.
Menurut data Kominfo, aplikasi tersebut sudah dipasang oleh 1.915.874 pengguna di ponsel, demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Aplikasi PeduliLindungi bekerja dengan menggunakan cara tracking, tracing, dan fencing untuk mendeteksi pergerakan seseorang positif COVID-19 secara historis.
Berdasarkan hasil _tracking_ dan _tracing bluetooth_, aplikasi akan mendeteksi keberadaan seseorang positif COVID-19 di sekitar pengguna dan memberikan peringatan untuk menjalankan protokol kesehatan.
Menurut Kominfo, semakin banyak orang yang memasang aplikasi PeduliLindungi, semakin tinggi pula tingkat akurasi deteksi penyebaran virus corona sehingga akan membantu menanggulangi sebaran COVID-19 di Indonesia.
"Aplikasi ini bertujuan untuk melindungi diri kita agar tidak tertular COVID-19. Dengan demikian akan memudahkan tugas pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19," pungkas Johnny.
-
Satu Dirjen dan 39 ASN Kominfo Mulai Kerja di IKN Juli 2024 Eselon I baru satu orang, pertimbangannya karena banyak infrastruktur termasuk yang menyangkut telekomunikasi urusannya Pak Wayan di Direktorat Jenderal PPI yang mengurus di sana juga
-
Ruang Digital Kondusif, Menkominfo: 92 persen Kebisingan Ulah Buzzer Jumlah sebaran hoaks mencapai 3.235 konten, di mana 1.971 konten hoaks kita take down. Sisanya itu kita stempel hoaks, karena isunya nggak masuk akal
-
Tiga Jurus Kominfo Tangani Dugaan Kebocoran Data Pemilih Tetap Pemilu 2024 tiga langkah penanganan dugaan kebocoran data daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU)
-
Dugaan Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap 2024, KPU Harus Bertanggung Jawab! Setidaknya 204 juta data tersebut dijual di dark web seharga 2 Bitcoin atau 74.000 dolar AS atau setara hampir Rp1,2 miliar
-
Soal Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Menkominfo Minta KPU Klarifikasi Soal Dugaan Kebocoran Data Pemilih, Menkominfo Minta KPU Klarifikasi