Jakarta, MERDEKANEWS -- Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) dampak Covid-19 terhadap UMKM begitu terasa. Hampir seluruh UMKM mengalami penurunan penjualan. Sebesar 36.7% pelaku UMKM tidak memperoleh penjualan, sedangkan 26% nya mengalami penurunan penjualan lebih dari 60%. Kebanyakan UMKM mengalami masalah pada ketersediaan bahan baku dan pembayaran kredit.
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2020 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka membahas soal menyiapkan langkah mitigasi. Langkah mitigasi ini dibuat untuk UMKM yang sangat berdampak dari pandemi Covid-19. Presiden meminta jajarannya untuk memastikan agar UMKM tetap berproduksi Secara khusus, Presiden menyebut beberapa sektor yang perlu diutamakan, dengan tetap berpegang pada protokol kesehatan yang ketat.
"Saya minta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tradisional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat," ujar Presiden.
Pemerintah telah memberikan sejumlah kebijakan kepada UMKM tidak hanya untuk menjaga agar UMKM bisa menjalankan usahanya, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan baku sehingga UMKM dapat dengan mudah berproduksi kembali. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merekomendasikan agar pemerintah daerah bisa berkoordinasi untuk pendataan usaha yang mengalami masalah ketersediaan bahan baku.
“Penyediaan bahan baku perlu melibatkan Bulog serta pemasok lain sesuai dengan bahan yang dibutuhkan oleh usaha mikro dan kecil,” imbuh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seusai melakukan Rapat Terbatas dengan Presiden di kediamannya di Jakarta.
Kelompok usaha kecil ini perlu dihubungkan dengan platform digital yang menyediakan bahan yang dibutuhkan seperti e-commerce. Penyediaan bahan baku dengan harga terjangkau akan membuat harga jual menjadi lebih terjangkau. Selain itu, media distribusi atau jasa pengantaran seperti ojek online perlu dilibatkan agar mereka juga tetap mendapatkan penghasilan.
“UMKM membutuhkan penyuluhan dan pendampingan untuk melakukan transformasi model bisnis agar bisa bertahan. Transformasi bisa berupa modifikasi produk, digitalisasi hingga perubahan target pasar. Mereka perlu didampingi agar usaha yang dikerjakan tetap berjalan,” tambah Menteri. (Hadi Siswo)
-
Bappenas - WRI Indonesia Sepakat Susun Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Dekarbonisasi industri nikel dipercaya berkontribusi besar dalam agenda pembangunan transformasi ekonomi sesuai visi Indonesia Emas 2045
-
Bappenas Perkuat Peran Zakat dan Wakaf Bagi Pembangunan Nasional Zakat dan wakaf memiliki nilai strategis dalam mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan. Zakat berpotensi sangat besar, mencapai Rp250,4 triliun per tahun
-
Bappenas Dorong Penguatan Pasar Modal Untuk Capai Indonesia Emas 2045 Salah satu upaya transformasi ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 adalah melalui industrialisasi. Strategi ini membutuhkan peran pasar modal untuk meningkatkan pembiayaan di sektor industri manufaktur
-
Kemenag - Bappenas Bakal Gelar Zakat Impact Forum 2024, Bahas Apa? Forum nasional ini sifatnya memfasilitasi dan menunjukkan bahwa semua pihak selama ini sudah berperan dalam pengelolaan zakat. Manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat
-
Gelar Training Of Trainers, Bappenas-Kemendagri Sepakat Tingkatkan Keselarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 Sinkronisasi perencanaan pembangunan adalah untuk menciptakan keselarasan, keterpaduan, dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi kolaborasi