Serang, MERDEKANEWS -- Gubernur Banten Wahidin Halim mengimbau kepada masyarakat Banten agar menunda ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) karena pelayanan langsung Dukcapil dihentikan untuk sementara waktu mulai Senin (23/3/2020) hingga sepekan kedepan, sehingga masyarakat dianjurkan untuk menggunakan sistem Online. Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten lebih meluas.
Gubernur senantiasa mengajak masyarakat Banten untuk melawan virus Corona. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menghentikan sementara pelayanan yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Berdasarkan laporan DP3AKKB Provinsi Banten, tingkat kunjungan masyarakat ke kantor Dukcapil kabupaten/kota sudah berkurang dibandingkan hari biasanya. Bahkan sebelum pukul 11.00 WIB, sejumlah kantor Dukcapil sudah kosong.
"Karena pegawai juga diberlakukan kerja di rumah. Maka masyarakat juga harus mematuhi imbauan pemerintah. Semoga melalui cara ini, penularan Covid 19 dapat diminimalisir," kata Gubernur pada Selasa (24/3/2020).
Kepala DP3AKKB Banten Sitti Maani Nina menjelaskan, meskipun saat ini tengah diberlakukan work from home (WFH) para pegawai, namun pelayanan Dukcapil di Provinsi Banten dipastikan tidak terganggu dan akan mengawal pelayanan melalui sistem online
"Kami tadi juga melakukan video conference dengan para pegawai yang bekerja di rumah. Sambil memantau dan memastikan agar pelayanan tak terganggu. Makanya Kepala Bidang telah ditugaskan untuk terus melakukan monitoring dan pemantauan," katanya.
Meski begitu, kata Nina, masih ada warga yang datang untuk mengurus surat-surat kependudukan. Namun jumlahnya setiap hari terus berkurang. Biasanya yang minta legalisir karena belum Tanda Tangan Elektronik dan yang urgent update data seperti untuk kepentingan BPJS.
"Sampai hari Senin kemaren, masih ada memang pelayanaan tatap muka seperti pengambilan dan legalisir KTP atau Dukcapil lainnya. Namun diharapkan semuanya sesuai instruksi Gubernur dapat melaksanakan secara online selama sepekan kedepan dan akan ditinjau kembali perkembangannya, untuk mengurangi penyebaran Covid 19," tegas Nina.
Oleh sebab itu, Nina berharap agar seluruh warga mematuhi imbauan pemerintah dalam mengakses pelayanan publik. Salah satunya yakni dengan menjaga jarak dan menggunakan masker, Hand Sanitizer, sarung tangan sebagai alat untuk melindungi apabila terpaksa harus melakukan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
"Khusus bidang Dukcapil, sebagai pembinaan kepada kabupaten/kota agar terus berkoordinasi terkait pelayanan yang menggunakan protokol Corona ataupun melakukan Sosial Distancing," tandas Nina.
-
Pertama di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak Launching Data Statistik Sektoral Daerah dalam e-Walidata SIPD Tahun 2024 Pertama di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak Launching Data Statistik Sektoral Daerah dalam e-Walidata SIPD Tahun 2024
-
Dari Kades Hingga Pj Gubernur: ASN Tak Netral di Pemilu 2024 Erat dengan Politik Uang dan Pemenangan Calon Tertentu Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah
-
Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam, Legislator: Yakin Sampai 2025 Masih Jadi Gubernur DKI? Atau pak Heru sudah sangat yakin ya untuk menjadi Gubernur sampai 2025
-
Inflasi Terkendali, Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Terus Kita Upayakan Lebih Baik Lagi Inflasi Terkendali, Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Terus Kita Upayakan Lebih Baik Lagi
-
Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.