Anambas, MERDEKANEWS – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada Senin (16/3/2020). Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan, kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Pembangunan Kawasan Menuju Indonesia Maju” tersebut sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo.
“Tema ini sejalan dengan visi Presiden RI Jokowi-Ma’ruf Amin 2020-2024, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dipilih sebagai lokasi Gerbangdutas 2020 dengan pertimbangan karena kabupaten ini adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Thailand dan Vietnam, serta termasuk lokasi pembangunan prioritas kawasan perbatasan negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” kata Suhajar.
Sebagaimana diketahui, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, menegaskan bahwa NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya. Selain itu juga memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu di luar wilayah kedaulatannya. Hal tersebut untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai UUD RI Tahun 1945.
“Pelaksanaan Gerbangdutas merupakan bagian implementasi UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengamanatkan bahwa BNPP mempunyai tugas yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Kedua menetapkan kebutuhan anggaran. Ketiga mengkoordinasikan pelaksanaannya. Keempat melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Pemerintah melalui 4 (empat) tugas BNPP tersebut dalam pengelolaan perbatasan terus berupaya mendorong K/L dan Pemda terus mempercepat pembangunan perbatasan negara dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.
Ditambahkannya, Tahun 2020 ini akan diselesaikan 10 koordinat batas negara lainnya, satu di antaranya ada di Serasan. Sedangkan untuk memperkuat pertahanan keamanan di kawasan perbatasan, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada penyediaan atau peningkatan sarana prasana pertahanan keamanan TNI/Polri, dan juga penguatan pulau-pulau kecil terluar, di samping juga peningkatan kapasitas SDM di kawasan perbatasan.
“Gerbangdutas hari ini akan menjadi momentum yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja, peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integritas bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan batas negara, yaitu Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pemangku usaha dan stakeholder lainnya,” jelasnya.
Suhajar juga mengatakan, dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang bedaulat, aman, mandiri, sejahtera dan berdaya saing, sesuai dengan visi 5 (Lima) agenda Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024, maka penetapan kegiatan Gerbangdutas di Kepulauan Anambas ini merupakan representasi hadirnya pemerintah di kawasan pebatasan negara.
“Hal ini dapat dipahami mengingat keadaan geografis wilayah Kepulauan Anambas memiliki wilayah strategis ditinjau dari aspek geopolitik dan geoekonomi, di mana Kepulauan Anambas berbatasan laut di Provinsi Kepri yang wilayahnya terdiri dari kecamatan yang sebagian besar di antaranya berdekatan dengan Negara ASEAN dan Laut Natuna Utara yang saat ini menjadi isu dan perhatian dunia,” ungkapnya.
Tak hanya itu, sebagai bentuk akuntabilitas pencanangan Gerbangdutas, juga diresmikan hasil pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang berupa sarana pemerintahan, Kantor Bupati, Kantor Polres, Kantor ATR atau Pertanahan, sarana prasarana perekonomian, pasar, sarana dan prasarana umum seperti pelabuhan Roro dan pelabuhan laut, sarana dan prasarana pelayanan dasar, Puskemas, hingga fasilitas pendidikan seperti sekolah.
Gerbangdutas tahun ini merupakan kegiatan yang keenam. Sebelumnya pada 2015 BNPP menggelar kegiatan serupa di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pada 2016 di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 2017 di Natuna, Kepulauan Riau, Tahun 2018 di Merauke, Papua dan Tahun 2019 di Morotai, Maluku Utara. (Gaoza)
-
Mendagri: Halalbihalal Idul Fitri 2024 Momentum Penguatan Internal yang Lebih Solid halalbihalal kali ini menjadi momentum penguatan internal yang lebih solid dan baik bagi Kemendagri dan BNPP
-
Pentingnya Kelembagaan Pengelola Sampah di Daerah, Kemendagri Dorong Pemisahan Operator dan Regulator Pengelolaan persampahan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota
-
Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah Dirjen Bangda Ingatkan Pemprov Papua Tengah Fokus Optimalkan Potensi Daerah
-
Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal Perkuat Visi Pembangunan Daerah Sesuai Amanat UU Pemda: Fokus untuk Kemajuan Lokal
-
Stafsus Mendagri Hasibuan Hadiri Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Lintas Etnis di Kota Medan Peningkatan IPM menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas hidup dan pembangunan manusia. IPM yang tinggi menandakan adanya peningkatan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup