Bandung, MERDEKANEWS – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo meminta permasalahan stunting menjadi perhatian bersama termasuk Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional II Tahun 2020, di Hotel Grand Aquilla, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/03/2020).
“Kemudian permasalahan pula yang dihadapi adalah terkait permasalahan stunting, stunting ini faktanya di 2018 bahwa nasional masih 30.8% atau 1 dari 3 balita menderita stunting, 9 juta dari jumlah penduduk, untuk itulah kami harapkan ini juga menjadi perhatian kita bersama,” kata Hadi.
Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.
“Stunting disebabkan oleh 2 masalah utama kaitannya dengan permasalahan asupan gizi yaitu ketahanan pangan dan lingkungan sosial, kemudian dari non kesehatan kaitannya dengan lingkungan kesehatan itu sendiri maupun lingkungan pemukiman, ini hendaknya menjadi perhatian kita bersama, di dalam pengentasan dan mengatasi stunting,” jelasnya.
Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting sebagai upaya agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul yang ditunjang dari sisi pendidikan dan kesehatan, termasuk pengentasan stunting. (Gaoza)
-
Sekjen Kemendagri: ASN Harus Siap Hadapi Transformasi Struktural ke Fungsional Generasi milenial dan generasi Z kalau tidak hati-hati akan terperangkap dengan cara-cara generasi di atasmu, sehingga perubahan nanti akan terlambat
-
Sekjen Kemendagri Minta BPD Perkuat Layanan Perbankan di Daerah 51 persen penduduk Indonesia saat ini belum memiliki akses terhadap fasilitas perbankan
-
Sekjen Kemendes PTTT: Transformasi Keuangan Negara Harus Berbasis Digital SDM harus kita siapkan, investasi teknologi menjadi penting juga karena kita mau ada satu bentuk tata kelola keuangan yang terintegrasi karena kita ingin mengubah, transformasi dari paper base pada electronic base system
-
Sekjen Kemendagri: Bappeda adalah Tangan Kanan Kepala Daerah dalam Pembangunan Bappeda adalah handling management, dia adalah tangan kanannya kepala daerah untuk merancang pembangunan
-
Sekjen Kemendagri Tekankan Urgensi Politik Desentralisasi dan Pelayanan Publik Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, mana yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, itulah strategi pencapaian tujuan bernegara yang disebut dengan politik desentralisasi