Surakarta, MERDEKANEWS – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali meraih penghargaan pengawasan kearsipan yang diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 2019.
Kemendes PDTT meraih kategori “AA" atau Sangat Memuaskan dengan nilai 90,38.
Sebelumnya pada 2018, Kemendes PDTT memperoleh kategori “baik” dengan nilai 82,94 dari hasil pengawasan kearsipan yang juga diselenggarakan ANRI.
Bagi Kemendes PDTT, ini merupakan keberhasilan. Pasalnya pada 2016, Kemendes PDTT memperoleh kategori “buruk” dengan nilai 28,98 dengan menduduki peringkat 32 dari 34 kementerian atau berada di urutan 3 dari bawah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, pengawasan kearsipan menjadi salah satu indikator penilaian ANRI dalam evaluasi reformasi birokrasi.
Adapun aspek penilaian yang diaudit di bidang kearsipan meliputi kebijakan kearsipan program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) kearsipan, serta prasarana dan sarana kearsipan.
Penyerahan piagam penghargaan atas hasil pengawasan kearsipan diterima langsung oleh Sekertaris Jendral Kemendes PDTT Anwar Sanusi di Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (26/2).
Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, Anwar Sanusi bertekad untuk terus memperbaiki sistem kearsipan di Kemendes PDTT.
“Kedepan kita masih ada ruang-ruang untuk perbaikan. Kita ingin terus memperbaiki sistem kearsipan kita dari hulu ke hilir, sehingga suatu saat nanti akan menjadi refrensi bagi kementerian atau lembaga-lembaga lain untuk belajar tentang tata kelola kearsipan yang baik.” ujar Sekjen Anwar Sanusi
Sekjen Anwar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim kearsipan Kemendes PDTT yang sudah bekerja keras dan melakukan tata kelola kearsipan dengan sebaik-baiknya.
“Saya berterimakasih kepada seluruh tim kearsipan Kemendes PDTT yang sudah bekerja keras dan mengelola arsip sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi modal yang baik untuk terus berkreasi dan berkarya dalam bidang kearsipan," pungkas Sekjen Anwar Sanusi (Gaoza)
-
Gus Halim: Prosedur Pengelolaan Dana Desa Perlu Aturan Lebih Baku Pengawasan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada BPD. Melainkan membutuhkan lembaga lain yang lebih otonom dari kepentingan di desa, seperti pemerintah pusat
-
Bersama BRIN, Menteri PANRB Bahas Penguatan Talenta Unggul Indonesia pemerintah tengah fokus dalam peningkatan SDM dengan menempatkan putra putri terbaik bangsa di pemerintahan
-
Gus Halim Minta Pengurus BUMDesa Dipilih Lewat Musdes Pemilihan pengurus BUMDesa sebaiknya dilakukan di forum musdes. Ini sangat penting karena kesalahan dalam memilih pengurus BUMDesa akan berdampak pada pengelolaan BUMDesa sendiri
-
Ponpes As Saidiyyah 2 Bahrul Ulum, Pondok Ramah Anak dan Anti Bullying Ponpes As Saidiyyah 2 Bahrul Ulum, Pondok Ramah Anak dan Anti Bullying
-
Gus Halim Optimistis Kualitas SDM Desa Terus Meningkat Gus Halim Optimistis Kualitas SDM Desa Terus Meningkat