Raker DPR, Menteri Siti Bicara Gerakan Penyelamat DAS dan Karhutla

MERDEKANEWS -Program rehabilitas hutan dan lahan terus dikebut. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengungkapkan, sejak tahun lalu, KLHK memprogramkan Gerakan Nasional Penyelamatan daerah aliran sungai atau DAS, baik melalui APBN, maupun yang dilakukan korporasi dan masyarakat.

Selain RHL, kata Siti,  KLHK juga membangun bangunan konservasi tanah dan air berupa penahan dan gully plug di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor. 

“Upaya ini dipadukan dengan penanaman vetiver, agroforestri, dan pembuatan kebun bibit bersama masyarakat.” kata Siti di Gedung Parlemen, Kamis (20/02).

Sementara terhadap upaya pencegahan Karhutla, KLHK menekankan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), dan penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak atau desa. 

"Berdasarkan hasil evaluasi pada 21 provinsi rawan Karhutla, tahun ini target desa rawan karhutla sebanyak 1.200, yang sebelumnya ada 4.140 desa," ujar Siti.

Terkait penanganan impor ilegal sampah, Siti menegaskan, larangan impor sampah dan limbah B3. Sementara itu, yang diperbolehkan yaitu mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri.

"Masalahnya bahwa skrap kertas, dan plastik bercampur dengan sampah dan Limbah B3 yang dilarang UU. Selama ini, skrap kertas, dan plastik yang tidak bercampur dengan sampah dan Limbah B3 diterima, sedangkan yang bercampur di reekspor ke negara asal atau pengekspor," paparnya.

Terkait dengan anggaran, Siti menyebut bahwa pada tahun 2020, KLHK mendapat Anggaran sebesar Rp 9,006 triliun, ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar Rp312,9 miliar rupiah.

 "Sebanyak Rp4,9 triliun, atau 57 persen dari total anggaran digunakan untuk mendukung program proritas Nasional dalam lima tahun kedepan,"jelas Siti.

Dalam raker ini, Menteri Siti juga menyampaikan lima arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Anggaran 2020. Di mana KLHK terlibat pada 3 Prioritas negara (PN). 

Pertama, program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Kedua, Hutan Sosial.
Ketiga, mendukung nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja. Keempat, Ketahanan Pangan,. Dan kelima, ketahanan air, energi, dan lingkungan hidup.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, G Budisatrio meminta KLHK mempercepat pemulihan lingkungan dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 

"Pemulihan RHL harus menjadi prioritas KLHK untuk menyelesaikannya, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia," kata Budsatrio, kemarin.

Selain itu, KLHK harus melakukan pendalaman terkait kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup.

Sedangkan terkait kebijakan dan penanganan impor ilegal sampah, Ia bersama Komisi IV akan melakukan Rapat Kerja dengan beberapa menteri terkait. Yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Luar Negeri.

"Komisi IV meminta pemerintah untuk menindak tegas pelaku impor sampah ilegal dengan mengenakan sanksi yang seberat-beratnya," ujar Budisatrio.

Komisi IV DPR juga meminta kepada KLHK untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan.

"Upaya ini penting untuk menjadikan kawasan perkebunan, permukiman, perdagangan, jasa, pertambangan, pariwisata, dan  industri, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dapat dipahami secara utuh efek dari pengembangan wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, idiologi, maupun sosial budaya lainnya, sebagai post policy assessment," paparnya.  (MUH)