merdekanews.co
Rabu, 16 Oktober 2019 - 00:45 WIB

Wapres JK: Tekankan Pentingnya Inovasi Bagi Kemajuan Suatu Negara

Gaoza - merdekanews.co

Jakarta, MERDEKANEWS – Wakil Presiden RI H. M. Jusuf Kalla menekankan pentingnya inovasi bagi kemajuan suatu negara  dan dalam mensejahterakan masyarakat. Hal itu disampaikan Wapres Jusuf Kalla saat menyerahkan penghargaan Top 45 Inovasi  Pelayanan Publik  di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Wapres menegaskan, inovasi adalah sumber kemajuan bangsa dan negara. Ia mencontohkan negara seperti Amerika Serikat dan China bisa maju karena mereka memiliki keunggulan inovasi di bidang teknologi.

“Suatu inovasi adalah sumber kemajuan, kenapa Amerika maju. dan negara besar lainnya tidak sebesar Amerika, tetapi barang-barang dibuat di Asia. Jepang, China, Korea dan sebagainya termasuk Indonesia. Majunya Amerika Serikat karena inovasi, inovasi teknologi. Kalau kita lihat apa saja, handphone, made in china. karena inovasi lah yang mempunyai harga yang paling mahal dibanding produk,” tuturnya.

Jusuf Kalla menjelaskan, inovasi adalah bagaimana membuat sesuatu menjadi efisien, lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Namun, inovasi memerlukan pengetahuan, inisiatif dan teknologi. Semua itu, kata  Wapres, memerlukan pendidikan.

“Karena itulah maka yang harus dilakukan di negeri ini ialah urutan itu. Bagaimana memperbaiki pendidikan. Bagaimana kemudian timbul teknologi. Bagaimana timbul inovasi, lahirnya menimbulkan nilai tambah yabg lebih baik. itulah suatu kemajuan. Karena suatu kemajuan itu ialah nilai yang bertambah.  Karena itu, ukuran kemajuan suatu negara selalu  diukur daripada berapa nilai tambah negara itu. Itulah pentingnya inovasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi dan lebih cepat,” ujarnya. 

Ia mencontohkan bentuk inovasi di dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Wapres, banyak pemerintah daerah yang bangga memiliki rumah sakit (RS) yang baru dan bagus serta banyak pasien yang antre. 

“Itu kecelakaan, bukan kebaikan.  Itu artinya daerah itu kotor, sehingga banyak penyakit menular jadinya, sehingga orang antre sampai pagi. Yang terbaik ialah RS yang baik, tapi isinya (pasien) setengah saja, kosong. Itu baru kota yang baik, artinya orang sehat,” ujarnya.

Wapres juga mengatakan bentuk lain inovasi dalam pemerintah daerah mempermudah perizinan, bukan malah mempersulit.  “Masih banyak daerah yang ‘kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah’, padahal sebenarnya kalau dipermudah tentu daerah akan makmur lebih cepat tentunya dan lebih baik. memang semuanya harus berubah pada kondisi hari ini,” tambah Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga berharap pemberian penghargaan inovasi kepada pemerintah daerah dan lembaga-lembaga ini bisa memberikan manfaat, terutama pelayanan kepada masyarakat.

 “Jadi yang penting ialah kalau manfaatnya untuk masyarakat, bupati, wali kota, gubernur, yang berhasil dan kementerian yang berhasil kalau membuat suatu kebijakan yang tentu bermanfaat untuk masyarakat,” tambah Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Kemendagri menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Adalah Supertajam (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) hasil inovasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang meraih penghargaan tersebut. 

Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusul Kalla yang didampingi Menteri PAN-RB selaku penyelenggara acara kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Wakil Presiden.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 Kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi. Proses seleksi Top 45 dilakukan oleh Tim Panel Independen dan Tim Evaluasi sementara penentuannya dilakukan oleh Tim Panel Independen. Top 45 diperoleh dari Top 99 yang diseleksi melalui tahap presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan. (Gaoza)






  • Slepet Slepet", Joget, atau "Sat Set" Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah tugas pemerintahan yang luas untuk menyejahterakan rakyat dan memajukan demokrasi di seluruh pelosok nagari. Ia tidak hanya perkara Ibu Kota Negara (IKN) baru dan IKN lama, atau menata kota-kota yang tahun 2035 bakal dihuni oleh dua per tiga penduduk Indonesia, atau menyelesaikan konflik pusat vs daerah yang berlarut-larut di Papua. Bahkan, juga bukan sekedar menaikkan gaji kepala desa dan meningkatkan jumlah dana desa dari satu miliar menjadi lima miliar per desa.


  • Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Kemendagri Dorong Pembangunan Flyover di Kabupaten Lebak Guna Urai Kemacetan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangungan Daerah Kemendagri menggelar rapat audiensi bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, PFID Kementerian PUPR, Direkotrat Transportasi Bappenas, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Lebak, PT KAI, dan PT KCI untuk membahas tentang usulan Pemerintah Kabupaten Lebak kepada pemerintah pusat untuk membangun flyover pada tiga titik perlintasan kereta api yang kerap menyebabkan kemacetan di Kabupaten Lebak.


  • Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Kemendagri Dukung Penyelamatan Danau Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri rapat koordinasi pemantauan capaian program dan kegiatan penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Kamis (16/11/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta