Jadi Ketua BAP DPD RI, Mpok Syilvi Langsung Tancap Gas

Jakarta, MERDEKANEWS - Sylviana Murni didapuk menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI. Senator Jakarta ini langsung tancap gas.

Dia bakal dibantu oleh tiga wakil ketua yaitu Zainal Arifin, Zuhri M. Syazali dan Angelius Wake Kako.

Selasa (8/10/2019), DPD RI menggelar rapat pemilihan pimpinan alat kelengkapan periode 2019—2020 yang berlangsung melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI A.A. Lanyalla Mahmud Mattalitti dan tiga wakil ketua yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamuddin.

"Sebagian besar pimpinan alat kelengkapan yang dipilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat," kata Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Terpilihnya Mpok Syilvi sapaan akrab Syilviana Murni bisa disebut gebrakan perubahan di DPD. Mantan Walikota Jakpus itu dinilai paham soal akuntabilitas publik.

"Syilvi paslah. Diakan birokrat tulen yang paham soal birokrasi. Jadi dengan dia didapuk sebagai Ketua BAP sudah pas," ungkap salah satu anggota DPD RI yang namanya enggan disebutkan.

Sebelumnya Mpok Syilvi juga masuk dalam Forum Pimpinan Daerah Purna Bhakti Periode 2019-2024 sebagai wadah bagi anggota DPD RI. Forum ini dihuni oleh para mantan kepala daerah yang bertujuan mendukung kepentingan daerah.

Mantan Abang None Jakarta itu diplot sebagai Sekretaris Forum Pimpinan Daerah yang diketuai oleh Abdullah Puteh dan Reydonnyzar ‘Donny’ Moenek sebagai bendahara.

"Transparansi akuntabilitas publik penting agar kita bisa memastikan good government and clean governance," ujarnya dalam siaran pers kepada wartawan, Selasa (8/10) malam.

Menurutnya, dalam mendukung suksesnya akuntabilitas publik juga diperlukan upaya agar Undang Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah dan pemerintah kota/kabupaten.

"Amanat Undang Undang itu harus bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga, semua bisa ikut memantau jalannya pemerintahan dan mengingatkan kalau ada yang tidak sesuai," terang senator yang konsen di bidang sosial dan olahraga ini.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengundang Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memberikan bimbingan teknis berkaitan dengan akuntabilitas publik.

"Kami ingin ada sinergisitas dan keselarasan  untuk menjamin akuntabilitas publik," tandasnya.

Untuk diketahui, Sylviana Murni pernah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan menduduki sejumlah jabatan penting.

Sebagai ASN Pemprov DKI, Sylviana pernah menjadi Kepala Biro Bina Sosial DKI, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Wali Kota Jakarta Pusat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP, hingga mengakhiri pengabdiannya  di Pemprov DKI sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

  (Khairi YN)