Cadangan Migas Menipis, Pemerintahan Jokowi Perlu Lebih Pro Investor

Jakarta, MERDEKANEWS - Era pemerintahan Joko Widodo dinilai berhasil memangkas perizinan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi (migas). Targetnya, investor migas semakin tertarik membenamkan modal ke Indonesia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan terhadap kontrak kerja sama migas. Lead Eksternal SKK Migas Haidar mengatakan, pihaknya bekerja keras agar target investasi migas bisa tercapai.

Sehingga nantinya akan ada temuan-temuan migas di tanah air yang membantu cadangan migas. "Kondisi migas kita kritis. Hanya saja kita meyakini dengan regulasi dan peraturan perizinan yang membaik, maka akan berdampak bagi temuan migas baru," ucap Haidar.

Haidar mengingatkan agar masyarakat sudah saatnya melupakan bahwa negeri kita adalah penghasil minyak bumi terbesar. Karena saat ini, Indonesia hanya mencukupi kebutuhan dalam negerinya sebanyak 50 persen. Sisanya dari impor. "Teknologi migas sangat mahal. Modal besar dan resiko tinggi," tandas Haidar.

Sementara, Direktur IMES, Erwin Usman mengatakan, penyederhanaan perijinan dan kepastian hukum sangat penting otonomi daerah ternyata juga berdampak kepada munculnya peraturan perundangan yang bertentangan dengan pemerintah pusat. "Pangkalnya tetap pada perjinan dan carut marutnya birokrasi. Jadi meski presiden sudah banyak memangkas perijinan, tetap sja masih ada UU yang tidak pro eksplorasi," tegas Erwin.

Erwin sependapat saat ini Indonesia kekurangan minyak bumi. "Subsidi kita terlalu tinggi. Cadangan kita terbukti jauh dari negara negara lain," tegas Erwin.
    
    
    

  (Setyaki Purnomo)