Jakarta MERDEKANEWS - DPR akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk proyek pembangunan Gedung baru DPR senilai Rp 5,7 triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan negara.
Namun sampai saat ini, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih melakukan kajian kelayakan Gedung Nusantara I DPR. Apakah DPR memerlukan gedung baru atau cukup renovasi ?.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, DPR masih menunggu hasil kajian dari PUPR, sehingga belum ada kepastian pembangunan gedung.
Fadli mengaku, sempat membicarakan kembali rencana pembangunan gedung DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di acara pelantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Saya sempat bicara dengan Pa Basuki soal Gedung DPR ini," kata Fadli.
Fadli menilai, renovasi gedung bisa sekalian dengan pembangunan gedung baru. Sebab, menurut dia, gedung DPR saat ini kurang memadai dengan kapasitas 800 orang sedangkan jumlah orang saat ini jauh lebih banyak.
Politis Gerindra ini juga tidak keberatan jika proyek pembangunan Gedung DPR ini dikerjakan oleh BUMN dan pemerintah.
"Silakan saja bila pemerintah dan BUMN ingin mengerjakan pembangunan gedung ini,"ujar Fadli. (Aziz)
-
Apapun Caranya, Pokoke PSI Harus Lolos ke Senayan Ada agenda besar yang hendak dicapai oleh Jokowi. Bagaimana Jokowi inginkan PSI lolos ke DPR
-
Hillary Brigitta Lasut Pimpin Perolehan Suara Sementara di Sulut Hillary yang berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara
-
Investigasi Terhadap Insiden PT ITSS Berlanjut, Menko Luhut Ingatkan untuk Tindak Tegas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) akan melakukan penyidikan penuh terhadap insiden ledakan yang terjadi di pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, (24/12/2023).
-
Kemendagri Gelar Sosialisasi Pelaksanaan National Urban Regional Project Kota Pilot Tahap II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan sosialisasi dengan agenda memberikan informasi dan persiapan pelaksanaan National Urban Regional Project (NUDP) pada Kota Pilot tahap II yaitu Bengkulu, Bandar Lampung, Tangerang Selatan, Bogor, Surabaya, Bitung, Ambon, dan Jayapura, Selasa (10/10/2023) di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta.
-
Kemendagri Dorong Pemanfaatan MGI dalam Penguatan Tata Kelola Migrasi di Indonesia Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Asesmen Indikator Migration Governance Indicators (MGI) atau Tata Kelola Migrasi di tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan secara hybrid, beberapa waktu lalu.