Rini Ngotot RUPSLB, Saham 5 BUMN Langsung Terjun Bebas

Jakarta, MERDEKANEWS - Alih-alih berubah sikap, Menteri BUMN Rini Soemarno tetap mendorong RUPSLB terhadap 5 BUMN. Larangan Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak menelorkan kebijakan strategis hingga Oktober 2019, tak diindahkan. Dan, Bank Mandiri mendapat giliran pertama.

Pengamat ekonomi dan pasar modal dari The Asian Economic and Capital Market Institute, Mikail Arkana Mo mengatakan, RUPSLB tetap dijalankan, karena kelima BUMN itu, adalah perusahaan publik yang telah listing di pasar modal.

“Sangat dimengerti rancangan RUPSLB BUMN itu tetap berjalan, walaupun sudah mendapat larangan dari Presiden. Sebagai perusahaan publik, BUMN tersebut tidak bisa menarik rencana rapat tersebut begitu saja, karena itu merupakan penerapan Good Corporate Governance (GCG),” ujar Mikail kepada media, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Meskipun demikian, lanjut Mikail, nampaknya Kementerian BUMN mengambil jalan tengah dengan tidak merombak susunan direksi secara total. Hanya menyentuh komisaris, yang dampaknya masih bisa dimaklumi publik.

“Ini merupakan jalan tengah yang cukup bijaksana. Namun, untuk menjaga agar tidak ada hidden agenda yang digulirkan saat injury time, publik dan stakeholders harus terus mengawasi jalannya RUPSLB tersebut. Sehingga perintah presiden tetap dapat dilaksanakan dan kegaduhan dapat dihentikan,” sarannya.

Ia menambahkan, kegaduhan politik yang ditimbulkan oleh rencana RUPSLB itu, dampak negatifnya sangat terasa. Khususnya di kalangan investor asing. Nilai saham ke empat bank plat merah, tergerus cukup dalam. "Sangat wajar apabila investor bereaksi negatif, karena rencana kebijakan Menteri BUMN merombak direksi bank BUMN memberikan ketidakpastian. Keputusan tersebut diduga kuat sangat diwarnai oleh kepentingan politik untuk menguntungkan kelompok pemburu rente. Pergantian direksi bukan berbasis key performance indicator (KPY), lebih pada selera Menteri Rini Soemarno,” tegasnya.

Mikail membandingkan perombakan direksi dengan bank-bank swasta pesaing bank-bank BUMN, seperti BCA. Sepanjang direksi dapat meningkatkan value bagi pemegang saham dan tidak terjadi penyimpangan, maka akan terus dipertahankan. “Di bank swasta pemegang saham tidak sibuk gonta-ganti direksi seenak perutnya, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota DPR Hidayat Nur Wahid. Ia menegaskan, parlemen bakal menyoroti kemungkinan munculnya sikap tak profesional dalam pelaksanaan RUPSLB di perusahaan BUMN ini.

“Rekan rekan di DPR tentunya akan terus mengawasi RUPSLB BUMN ini. Apalagi arahan dari Presiden Jokowi sudah sangat tegas dan jelas. Wibawa Presiden sangat dipertaruhkan. Bila ada perombakan pengurus apalagi direksi, tentunya patut dipertanyakan motif di balik keputusan tersebut,” ujar Hidayat.

Untuk itu, tambah Hidayat, pihaknya berharap Menteri BUMN dapat menjaga marwah dan kredibilitas Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang harus dipatuhi oleh bawahannya. “Semoga Kementerian BUMN dapat menahan diri dan tetap bisa mengendalikan jalannya RUPSLB agar tidak menimbulkan komplikasi masalah baru bagi Kabinet Kerja Jilid dua yang sebentar lagi akan diumumkan dan dilantik,” tutupnya.

Mengingatkan saja, Menteri Rini mendorong 5 BUMN menggelar RUPSLB pada 28 Agustus hingga 2 september 2019. Dan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi BUMN pertama yang menggelar RUPSLB pada Rabu (28/8/2019). Keputusannya, Askolani dicopot dari komisaris emiten perbankan pelat merah bersandi BMRI itu. Dirinya digantikan Rionald Silaban.

Hari ini (Kamis, 29/8/2019), giliran PT Bank Tabungan Negara (Persero/BBTN) Tbk menggelar RUPSLB. Kabarnya direktur utama BBTN Maryono bakal terpental. Selanjutnya, PT BNI (Persero) Tbk dan  PT Perusahaan Gas Negara (Persero/PGN) Tbk, menggelar RUPSLB secara bersamaan pada Jumat (30/8/2019).

Terakhir PT Bank Rakyat Indonesia (Persero/BBRI) Tbk menggelar RUPSLB pada Senin (2/9/2019). Informasinya Dirut BBRI Suprajarto lengser. Ada dua nama kuat yang santer disebut-sebut yakni Sunarso dan Kuswiyoto. Kita ikuti saja perkembangan RUPSLB ke-lima BUMN itu.

  (Setyaki Purnomo)