Menteri Rini Ngotot Rombak Direksi BUMN, Bank Mandiri Jadi Korban Pertama

Jakarta, MERDEKANEWS - Rencana perombakan direksi BUMN dipastikan akan terus berlanjut meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang. Besok Bank Mandiri yang pertama akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Menanggapi hal itu, mantan aktivis '98, Ade Adriansyah, menyatakan, kekuasaan Jokowi sebagai presiden patut dipertanyakan. "Apabila perombakan direksi BUMN terus berlanjut, artinya Jokowi tidak lagi menjadi tuan, karena sudah tidak dipatuhi perintahnya, bahkan diremehkan oleh bawahannya," ujar Ade Adriansyah dalam diskusi "Babak Akhir Polemik Rencana Perombakan Direksi BUMN: Siapa Lebih Berkuasa, Jokowi atau Rini" di Hotel Sofyan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Selain itu, lanjut dia, presiden juga dinilai telah melakukan pembiaran sehingga berpotensi merusak sendi-sendi tata laksana pemerintahan. Oleh karena itu masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri BUMN, bahkan terhadap Presiden yang telah melakukan pembiaran.

"Masyarakat harus didorong untuk melakukan gugatan apabila rencana perombakan direksi BUMN tetap dilaksanakan. Selain diduga telah terjadi pelanggaran administrasi, hal itu juga mengindikasikan adanya abuse of power. Bahkan, apabila direksi dan komisaris yang diganti merasa dirugikan dapat juga melakukan gugatan," saran mantan aktivis HMI itu.

Selain itu, kata dia, ngototnya Rini melanjutkan rencana perombakan tidak terlepas dari adanya dukungan entitas yang kuat di belakangnya. "Rini sangat percaya diri karena dukungan yang kuat dari kelompok rente kekuasaan di belakang dia," ungkapnya.

Sementara itu, peneliti Founding Fathers House, Dian Permata, menyatakan, tidak heran dengan perilaku Rini tersebut. "Secara historis, DNA Rini itu memang sosok kontroversial. Mulai dari kasus pembelian Sukhoi, BLBi di era Megawati, sampai kasus diboikot oleh DPR," ujar Dian Permata dalam diskusi yang sama.

Menurutnya, tidak mengherankan bila Rini tetap akan melanjutkan rencananya merombak direksi BUMN, sesuai rencananya. Apalagi dia merasa mempunyai bargain position yang sangat kuat di depan Presiden. "Dampaknya sangat negatif bagi Presiden Jokowi, publik semakin tidak percaya. Legislatif pun berpotensi semakin melemah dukungannya. Oleh karena itu, Rini harus segera dihentikan dan tidak dijadikan menteri lagi," pungkasnya.
    
    
    

  (Setyaki Purnomo)