merdekanews.co
Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:39 WIB

RUU Pertanahan Harus Dibahas Mendalam dan Jangan Terburu-buru

MUH - merdekanews.co

MERDEKANEWS -Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya S Poerwadi mengingatkan pembahasan RUU Pertanahan harus hati-hati dan jangan terburu-buru.

Sebab, kata Brahmantya ini menyangkut kepentingan nasional yang terkait dengan beberapa kementerian dan lembaga.

“RUU Pertanahan tetap dibahas secara mendalam dan komprehensif. Tapi jika belum tuntas pada periode DPR sekarang ini, kan bisa dilanjutkan pada DPR periode mendatang,” ujar Brahmantya menjawab pertanyaan seputar RUU Pertanahan yang dibahas di Kantor Wapres dengan melibatkan kementerian terkait yakni KLHK, KKP, ESDM, kemendagri, Kemnko Polhukam, Kemenhan dan lembaga terkait, Selasa (20/8).

Brahmantya sendiri mengaku, masih melihat celah atau ruang bahwa beberapa pasal dalam RUU Pertanahan ini memang perlu dibahas ulang secara mendalam. Misalnya, soal soal tanah yang diatasnya ada air, dan itu kan ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurutnya, masih ada beberapa hal dalam pasal-pasal RUU Pertanahan yang  perlu didalami lagi, karena semangat awal dari RUU Pertanahan ini adalah untuk memperjelas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan tidak menegasikan UU yang sudah ada yang memang mengatur hal lain. 

Disebutkan, UU itu adalah Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kemudian diubah menajdi Undang-Undang N0 1 tahun 2014 dengan nama yang sama. 

Lalu, kata Brahmantya, Undang-Undang  N0.32 tahun 2014 tentang Kelautan. Adapun yang  dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Tata ruang laut diatur dalam dua undang-undang tersebut. Jadi semuanya sudah jelas, jangan sampai RUU Pertanahan malah mau mengatur tanah yang ada di atasnya ada air yakni laut ataupun pesisir,” ujar Brahmantya.

Dalam draft terakhir RUU Pertanahan kata Brahmantya, dirinya masih melihat  bahwa RUU Pertanahan itu masih ingin mengatur tanah yang di atasnya ada air. Itu sesungguhnya tidak relevan dan tidak tepat, karena sudah diatur dalam UU Kelautan. 

“RUU Pertanahan tidak perlu atur masalah laut,”tambahnya.

Dikemukakan Brahmantya, kesimpulan dari pertemuan di kantor Wapres adalah bahwa prinsipnya  ada kebutuhan penyesuaian UUPA karena sudah lama dan saat itu masih berbasis  pertanian dan sekarang sudah ke industri. 

Karena itu,  semua  kementerian  terkait agar menyusun tugasnya yang terkait lahan/tanah. Di samping itu, sambil meneliti RUU dan menjelaskan tugasnya dan kaitan dengan  pasal-pasal  dalam draft  RUU Pertanahan  tersebut .

“Untuk RUU yang akan dibawa ke DPR  nanti harus  pokok-pokoknya saja  terkait  penyesuaian UUPA  dengan situasi sekarang dan tidak perlu  detail.  Yang detail bisa di PP. Setelah itu akan dikoordinasikan  selanjutnya oleh Menko Perekonomian. Kemudian  setelah itu dibahas lagi dalam  rapat di Kantor  Wapres,” ujar Brahmantya.

Seperti diketahui, dalam rapat pembahasan RUU Pertanahan di Kantor Wapres yang dipimpin Jusuf Kalla,  dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menhan Ryamizard Ryacudu. 
  (MUH)