merdekanews.co
Selasa, 20 Agustus 2019 - 16:58 WIB

Paksakan RUPSLB 5 BUMN, Menteri Rini Main di Ujung?

Setyaki Purnomo - merdekanews.co
Menteri BUMN Rini Soemarno Paksakan RUPSLB 5 BUMN? Wow, ada apa?

Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri BUMN Rini Soemarno ngotot menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di lima bank pelat merah. Jelas-jelas, Presiden Joko Widodo melarang anak buahnya menelorkan kebijakan strageis di penghujung pemerintahannya.

Ekonom muda dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, rencana RUPSLB lima bank pelat merah yang besar kemungkinan memutuskan adanya perombakan direksi, atas arahan Menteri Rini bisa berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional.

"Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah menurunnya saham perbankan di pasar modal sejak rencana RUPSLB ini diumumkan," ujar Bhima Yudhistira dalam diskusi "Motif di Balik Rencana Perombakan Direksi BUMN" di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Informasi saja, Menteri Rini memerintahkan RUPSLB di lima BUMN pada 28 Agustus-2 September 2019. Kelima BUMN itu adalah 4 BUMN perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN), dan 1 BUMN migas (PGN). Dan, salah satu agenda krusial dalam gelaran RUPSLB tersebut adalah mengganti pengurus perusahaan, yakni jajaran direksi dan komisaris. Rencana ini sudah diagendakan dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Menurut Bhima, kasus ini akan semakin menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 5,3 persen di tahun ini. Sebab, stabilitas ekonomi yang menjadi prasyarat utama untuk mencapainya terganggu. "Maka itu, ada baiknya rencana tersebut ditunda sampai terbentuk kabinet baru pada Oktober mendatang," ujar Bhima.

Apalagi, lanjut Bhima, tak ada yang urgent untuk melakukan perombakan direksi BUMN, khususnya BUMN perbankan. Keempat BUMN perbankan tersebut relatif berkinerja baik. "Kalau mau melakukan prioritas perombakan direksi mesti di BUMN bermasalah, seperti Garuda Indonesia dan Pertamina," tegas Bhima.

Kalau pergantian direksi bank BUMN tetap dilakukan, Bhima menduga, latar belakangnya bukan soal ekonomi atau kinerja BUMN tersebut. Tapi lebih karena pertimbangan politik, dan itu tidak bagus bagi stabilitas perekonomian nasional.

Utang Budi di Balik RUPSLB
Sementara, menurut Ahmad Yuslizar, aktivis 98, jika Rini nekat melakukan perombakan jajaran direksi BUMN perbankan, berarti isu yang selama ini berkembang di masyarakat terbukti benar. "Ada isu bahwa Jokowi punya utang budi kepada Rini Soemarno, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak meski kebijakan Rini bertolak-belakang dengan keinginan Istana," ujar Yuslizar yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut.

Menurut Bang Yos, sapaan akrab Ahmad Yuslizar, indikasinya bisa dilihat dari historis selama ini bahwa untuk posisi direksi BUMN perbankan, terlebih untuk posisi direktur utama, mesti atas persetujuan presiden.

Maka itu, jika tetap dilakukan perombakan, berarti Jokowi tak bisa berbuat banyak untuk melakukan intervensi. Ada utang budi yang menghalanginya melakukan itu.

"Padahal jelas-jelas Jokowi melalui Moeldoko melarang menterinya membuat kebijakan strategis, termasuk merombak direksi BUMN, paling tidak sampai terbentuk kabinet baru," papar aktivis yang pro Jokowi ini.

Menurut Bang Yos, ada beberapa utang budi politik Jokowi kepada Rini. Pertama, kontribusi Rini saat Pilpres 2014 silam dengan Rumah Transisinya. "Kedua, selama menjabat Menteri BUMN, Rini berhasil merealisasikan keinginan  Jokowi meski harus mengorbankan BUMN tersebut," tegas Bang Yos.

Sekedar mengingatkan, Presiden Joko Widodo melarang para menteri mengeluarkan keputusan yang bersifat strategis. Larangan ini berlaku hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla pada Oktober 2019. Celakanya, Menteri Rini justru ngotot menggelar RUPSLB di 5 BUMN menjelang berakhirnya masa Jokowi-JK. Di mana, RUPSLB itu termasuk keputusan strategis.
    
    
    

  (Setyaki Purnomo)






  • Rini Ngotot RUPSLB, Saham 5 BUMN Langsung Terjun Bebas Rini Ngotot RUPSLB, Saham 5 BUMN Langsung Terjun Bebas Alih-alih berubah sikap, Menteri BUMN Rini Soemarno tetap mendorong RUPSLB terhadap 5 BUMN. Larangan Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak menelorkan kebijakan strategis hingga Oktober 2019, tak diindahkan. Dan, Bank Mandiri mendapat giliran pertama.